Pilpres benar-benar memecah belah. Dan hingga seminggu pasca hari pencoblosan situasi masih panas mendidih. Dua kubu masih berlawanan layaknya kutub utara dan selatan. Saling serang dan adu argumentasi silih berganti. Sumpah serapah di media sosial menjadi hal yang biasa.
Masyarakat boleh terbagi dua, tapi negara harus tetap satu, Indonesia. Rekonsiliasi harus secepatnya diwujudkan.
Koalisi gila, seperti dalam judul cuma istilah spontanitas. Tidak pantas untuk menjadi sebuah nama. Tapi, gila disini konotasinya adalah luar biasa. Sebuah koalisi yang mempertemukan dua kubu yang berseberangan, yang tampak seolah-olah tidak mungkin, tetapi mungkin terjadi. Rekonsiliasi bisa terjadi demi Persatuan Indonesia. Dibutuhkan kebesaran jiwa dan sikap kenegarawanan.
Pilpres memang belum sepenuhnya usai. Real Count KPU masih berlangsung. Berdasar hitung cepat petahana berhasil menang suara terbanyak di kisaran angka 55 persen. Tetapi, Prabowo belum menyerah bahkan mengklaim memenangkan pemilihan dengan angka 62 persen. Tercatat sudah empat kali Prabowo melakukan deklarasi. Dengan dukungan pentolan 212 Prabowo begitu percaya diri.
Tetapi klaim Prabowo masih sepihak dan prematur. Bahkan para elit partai koalisinya pun tidak ada yang berani, tak satu pun kalimat klaim kemenangan dari jubir BPN kecuali narasi pemilu curang saja.
Sejak tahun 2004, hasil hitung cepat lembaga survei kredibel tidak pernah meleset. Penetapan Joko Widodo kembali menjabat presiden tinggal menunggu waktu saja.
Jika mau hitung-hitungan berdasar Hitung Cepat, selisih 10% itu sangat jauh. Hitungan kasarnya jika DPT 190 juta dan yang mencoblos 80% artinya ada 152 juta pemilih. Berarti sepuluh persennya adalah 15,2 juta. Gugatan dengan perbedaan 8 juta suara di 2014 saja tidak bisa dibuktikan di MK apalagi ini lebih besar dari itu.
Oke, santai saja, biarkan setiap tahapan pemilu terlewati dengan normal. KPU melakukan pengumuman, kemudian Prabowo gugat ke MK, KPU menang dan Jokowi dilantik MPR dan akhirnya Prabowo datang ke acara pelantikan.
Dan Alhamdulillah Pemilu berlangsung lancar dan aman. Namun hal tersebut syaratnya harus diwujudkan terlebih dahulu rekonsiliasi.
Upaya pertama sudah dilakukan, Jokowi mengutus Luhut Binsar Panjaitan untuk bertemu Prabowo. Dan kuncinya ada pada Prabowo.
Diyakini Hashim Djojohadikusumo sudah menerima. BPN dan partai koalisinya pun sudah pasrah. Cuma satu yang menjadi ganjalan, yaitu kelompok 212.
Pertemuan Prabowo dan Luhut memang urung terjadi. Tetapi lewat telepon LBP, konon Prabowo sehat dan tertawa. Sedikit luluh hati Prabowo ketika diingatkan tentang sumpah prajurit, kenangan Lembah Tidar, perjuangan di medan tempur, patriotisme dan nasionalisme. LBP mengajak untuk bersama membangun bangsa, berpikir rasional dan jadilah bapak bangsa yang dikenang sebagai pembangun demokrasi yang baik dan harum namanya.
Pertemuan dua mantan Jenderal tidak sempat terjadi akibat ada himbauan dari Habib Rizieq Shihab agar Prabowo jangan mau ditemui oleh koalisi partai dzalim. Hal ini berhasil membuat Prabowo galau dan sekaligus sedikit berpikir realistis.
Di tempat lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dan membangun komunikasi dengan para tokoh ulama. Diharapkan terjadi konsolidasi umat, perhatian yang akan sangat luar biasa pada agama dan agenda kedepannya Kyai Maruf Amin yang jadi pionirnya.
GP Ansor, Banser, Pemuda Pancasila, FBR dan ormas kebangsaan lainnya berikrar akan menjadi garda terdepan untuk menahan jika ada terjadi people power.
Kabar lain menyebutkan, Kapitra Ampera atas seizin Megawati, Jokowi, JK dan Kyai Maruf Amin menelepon Habib Rizieq dan menawarkan penjemputan ke Arab untuk kembali pulang ke Indonesia tanggal 23 Mei. Belum ada kepastian karena Habib Rizieq masih pikir-pikir dahulu dan akan bermusyawarah  dengan keluarganya.
Di Kertanegara sendiri Prabowo masih bertahan dengan klaimnya. Perhitungan internal yang jadi patokannya. BPN lebih sibuk menarasikan kecurangan pemilu. PKS pun tampaknya sudah legowo, terbukti dengan pernyataan yang mempersilakan Sandiaga Uno kembali menjabat Wakil Gubernur DKI. Zulkifli Hasan, ketua PAN pun sudah tak terlihat menyertai Prabowo. Dan si anak hilang Demokrat sudah sering diperkirakan akan balik arah bergabung ke koalisi Jokowi.
Dari rangkaian tersebut di atas rekonsiliasi dua kubu masih sangat mungkin terjadi. Deal-deal politik bisa saja mempertemukan mereka dalam satu bingkai koalisi. Tapi apa mungkin terbentuk pemerintahan tanpa oposisi? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Pemerintahan tanpa oposisi nanti bisa tidak sehat.
Tinggal menunggu waktu dan tidak dalam waktu yang lama. Tiga partai besar dengan tiga tokoh bangsa akan bersatu. Megawati, Prabowo dan SBY akan menjadi penyokong utama pemerintahan Jokowi-Maruf periode 2019-2024. Peran mereka selanjutnya akan menjadi king maker dan berkonsolidasi pada pilkada seluruh Indonesia.
Periode kedua pemerintahan Jokowi memfokuskan dalam pembangunan SDM, kebahagiaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut membutuhkan kestabilan politik dan peran serta orang-orang terbaik Indonesia. Bisa jadi inilah impian Jokowi berupaya melakukan rekonsiliasi dan menciptakan pemerintahan yang kuat dengan dukungan maksimal dari legislatif.
Jika akhirnya terwujud, maka Sandi, AHY akan menjadi menteri di bawah pemerintahan Jokowi. Ditambah Ustadz Yusuf Mansur dan TGB yang akan menghiasi kabinet menjadi lebih berkualitas. Nama-nama tersebut yang mungkin potensial akan berlanjut di tahun 2024.
Kemudian HTI menjadi musuh bersama dan FPI menjadi jinak. Terus PKS dapat apa? Mungkin PKS akan tetap menjadi oposisi dan mendapat hadiah kursi wagub DKI.
