Berbeda dengan demonstrasi 21-22 Mei 2019 di Bawaslu yang lalu, Brimob turun langsung dengan senjata lengkap. Letusan senjata dan petasan, lemparan batu bersahutan.
Ratusan demonstran ditangkap. Para elitenya dipanggil polisi dengan tuduhan makar dan memiliki senjata api ilegal. Situasi mencekam. Setiap hari ada siaran pers dari kepolisian melaporkan perkembangan keadaan kepada media.
Hari-hari ini, gerakan demonstrasi mahasiswa ke DPR dan di beberapa kota besar, tidak ada kita dengar siaran pers dari Kadiv. Humas Polri, apa ada yang luka-luka, apa ada yang ditemukan bawa batu, bom molotov, dan selongsong peluru.
Mudah-mudahan hal tersebut menunjukkan kondisi yang kondusif. Demonstrasi masih tertib.
Tuntutan jelas yaitu "Mosi Tidak Percaya kepada DPR" , bukan kepada lembaga lainnya he...he... . Karena DPR ya silakan, karena mereka memang wakil rakyat, dan dulunya mereka juga adalah para demonstran atas nama reformasi 17 tahun yang lalu. Sekali lagi sejarah berulang.
Perkembangan Situasi Mendatang
Sebagaimana kita ketahui, 1 Oktober 2019 adalah pelantikan anggota DPR/MPR/DPD baru, walaupun 50,26% masih wajah lama, tetapi tentu suasana dan dinamika iklim baru akan terasa.
Dimulai dengan pemilihan Pimpinan DPR dan MPR, pimpinan Komisi-Komisi dan badan kelengkapan DPR/MPR dengan saling tarik-menarik antara partai akan mencuat ke permukaan. Diduga partai pendukung Jokowi akan terbelah. Dan bukan tidak mungkin partai lawan Jokowi berkolaborasi dengan partai pendukung Jokowi.
Banyak hal dapat terjadi. Namanya politik. Dalam politik tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi.
Bulan Oktober 2019, merupakan bulan yang mendebarkan bagi mereka pemburu kekuasaan. Bukan tidak mungkin situasi akan semakin memanas dengan tuntutan mahasiswa terkait dengan UU KPK dan juga Mosi Tidak Percaya yang ditujukan pada anggota DPR baru, yang terasa hambar di mata mahasiswa.
Puncaknya adalah pelantikan Presiden Jokowi, 20 Oktober 2019, diikuti satu atau dua hari dengan pengumuman kabinet. Bukan tidak mungkin juga pengumuman kabinet, jika tidak kredibel, menjadi amunisi baru bagi mahasiswa untuk berdemonstrasi.
Pemerintah tentu tidak berkeinginan proses pelantikan Presiden Jokowi menjadi terganggu. Antara lain dengan menunda pengesahan 4 RUU yang telah disampaikan langsung oleh Jokowi. Upaya relaksasi ini, diharapkan dapat mendinginkan suhu politik.
