Mohon tunggu...
Zytka Carissa
Zytka Carissa Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

-

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Realisasi Pembebasan Pembayaran BPJS sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Emas 2045

21 Agustus 2023   21:05 Diperbarui: 21 Agustus 2023   21:10 92
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Realisasi Pembebasan Pembayaran BPJS sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera dalam 25 tahun ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembebasan pembayaran BPJS yang dipandang sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, hal ini adalah tindakan yang kontroversial. Di satu sisi, pembebasan pembayaran BPJS bisa menjadi solusi penting untuk meningkatkan akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain, pembebasan pembayaran BPJS juga menimbulkan berbagai persoalan terkait kesinambungan dan keuangan negara.
 
BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia. Tujuan BPJS Kesehatan adalah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia agar dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus khawatir terkait biaya. Sistem BPJS Kesehatan didanai oleh iuran yang dibayarkan oleh peserta kemudian digunakan untuk membayar berbagai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang tergabung dalam jaringan BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatannya melingkupi konsultasi, rawat inap, tindakan medis, persalinan, dan rehabilitasi.
 
Pembebasan BPJS dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap manfaat pelayanan kesehatan. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, peningkatan aksesibilitas kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan dapat menjadi kunci untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pembebasan BPJS mungkin bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kesulitan secara finansial.
 
Dengan tidak adanya biaya yang harus dibayar, masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, kepuasan pasien juga akan meningkat karena tidak ada lagi beban finansial yang harus dipikirkan saat mendapat pelayanan kesehatan. Pasien dapat fokus pada pemulihan kesehatan mereka. Taraf hidup masyarakat juga akan meningkat. Masyarakat dapat mengalokasikan biaya yang sebelumnya digunakan untuk membayar BPJS untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan atau kebutuhan sehari-hari.
 
Meski begitu, pembebasan pembayaran BPJS juga dapat menimbulkan berbagai pertanyaan. Hal ini didukung dengan berbagai dampak yang secara langsung akan muncul terhadap keberlanjutan keuangan negara. Terdapat banyak dampak jangka panjang yang mungkin timbul. Dampaknya berupa penurunan pendapatan negara karena tidak ada iuran dari penerima manfaat yang dikecualikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran pemerintah serta mengganggu kesinambungan keuangan pemerintah.
 
Selain itu, pembebasan pembayaran BPJS akan menambah beban keuangan negara secara signifikan, dimana negara harus menanggung biaya yang sebenarnya ditanggung oleh peserta BPJS. Hal ini dapat membahayakan kelangsungan keuangan negara, terutama jika aliran pendapatan tidak cukup untuk memenuhi beban yang semakin besar ini. Pembebasan pembayaran BPJS juga dapat mengancam keberlangsungan seluruh program BPJS dan industri kesehatan itu sendiri. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk sektor kesehatan dapat dialihkan untuk menutupi kekurangan keuangan negara. Akibatnya, fasilitas medis dan akses ke pelayanan kesehatan tentu akan berkurang.

Perlu diingat bahwa dalam mencapai Indonesia Emas 2045, kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan. Pemerintah tentu harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pembebasan pembayaran BPJS terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan keberlanjutannya. Oleh karena itu, pembebasan pembayaran BPJS harus dilakukan secara terencana, terkendali, dan dibarengi dengan langkah-langkah strategis lainnya, seperti perbaikan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan BPJS.

Referensi Jurnal:
Dampak Pembebasan Pembayaran BPJS terhadap Pemerataan Akses Kesehatan
Dampak Pembebasan Pembayaran BPJS terhadap Keberlanjutan Keuangan Negara

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun