Fakta Opini Negara

Binokular Negara Dalam Perspektif Fakta Jurnalisme, Bagian Ke-4 (selesai) 

KETERANGAN ahli, pendapat atau uraian seseorang dikarenakan memiliki pengalaman, dan penjelasan atau penegasan berdasarkan kewenangan melekat yang dimiliki berdasarkan mandat, jabatan, adalah fakta yang saya masukkan dalam kategori fakta opini. Ahli dibuktikan dengan ijazah, pengalaman itu dilihat dari rekam jejak profesi, dengan memakai standar defenisi 12 tahun menekuni bidang profesi tertentu tanpa jeda, dan mandat (mandatori) adalah seseorang atas kewenangan yang dimiliki, berhak berbicara atau berpendapat.

- - - - - - - - - -

Foto yang saya gunakan adalah momen ketika pada  hajatan pernikahan anak Profesor Hafied Cangara, saya bertemu dua Guru Besar (Prosesor) Arsunan Arsin dan Triyatni Martosenjoyo maka jadilah kami merekam gambar bertiga. Kenapa foto keduanya jadi pilihan karena dalam fakta opini, syarat utama adalah kepakaran (ahli), pada sebagian media jadi rujukan dalam dikutip pendapatnya adalah profesor. Dalam uraian saya kategori ahli berikutnya adalah Doktor (maha terpelajar). Seringkali didapati pada berita jurnalis mencampur aduk antara fakta ahli dan pengalaman. Lain halnya dengan opini mandat dapat dengan mudah dideteksi yakni, juru bicara atau Hubungan Masyarakat (Humas) pada instansi.

Dalam merekam kehidupan kenegaraan, fenomena perdebatan konstitusi memiliki spektrum sangat luas, mencakup semua sisi kehidupan suatu negara masa jabatan presiden, wakil presiden, proses kelahiran Undang-Undang (UU), berikut dampaknya bagi rakyat. Opini (argumentasi) berdasarkan tiga kategori di atas juga ada pada pengendali negara (pemerintah). Binokular ahli yang dimiliki negara, juga pengalaman, dan terakhir humas, terkadang berbeda dengan masyarakat. Dapat dikatakan pada negara jauh lebih paripurna (lengkap), anehnya lagi terkadang masih terjadi 'out of focus' (lain yang dibidik negara, lain yang pula bidikan publik). Tentu hasilnya sangat berbeda.

Media menjadi titik temu binokular warga negara dan negara. Disebut juga 'peran media' namun itu tidak sepenuhnya 'bersih' karena dalam studi ilmu komunikasi dikenal juga istilah 'agenda media' apa yang menjadi agenda media bisa saja berbeda dengan agenda negara juga agenda publik. Jika itu terjadi media diamanahkan wajib berpihak pada publik. Maxwell McComb dan Donald L. Shaw, yang melakukan penelitian dari 1968-1972, tentang efek media pada pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tahun 1968. Dengan mengkaji perubahan sikap pemilih selama kampanye pemilihan presiden AS tersebut. Teori itu pertama kali dipublikasikan dengan judul "The Agenda Setting Function of the Mass Media".

Secara spesifik, terdapat dua asumsi mendasar dalam teori itu. Pertama, bahwa pers dan media tidak sekadar mencerminkan realitas yang ada, tetapi sebaliknya, mereka aktif membentuk dan mengkonstruksi realitas yang ada. Media juga menyajikan berbagai isu, memberikan penekanan pada beberapa isu, memberi publik kesempatan untuk menilai mana isu yang lebih penting, dari isu lainnya. Teori agenda setting menitikberatkan pada anggapan media memiliki pengaruh besar untuk membentuk persepsi publik. 

Publik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang isu-isu melalui media, berdasarkan binokular negara, tetapi juga memahami sejauh mana signifikansi suatu isu melalui teropong publik, tetapi tentu 'tidak bersih' karena telah bercampur dengan penekanan yang diberikan media massa.

Negara melalui pembentuk opini yang mereka miliki tentu lebih berdaya, disamping tertunjang anggaran dan dukungan institusi lengkap, opini negara juga memiliki kekuatan memaksa, sebagai bagian dari sifat negara. Pemaksaan opini oleh negara dapat terlihat pada kebijakan pajak, masyarakat hampir tidak memiliki daya tolak. Semua penolakan atas kebijakan negara bisa dikategorikan sebagai makar, atau pembangkangan. 

Jurnalis dan media yang baik dan berkualitas akan memainkan peran kunci, sebagai mediator, bertemunya perbedaan binokular,  pada umumnya semua fakta disajikan secara utuh, berimbang dan dengan itikad baik. Tekanan pada media umumnya datang dari negara, pada era-era Presiden Sukarno dan Suharto, tidak sedikit media yang dikenal sanksi bredel (tidak boleh terbit).