Kebijakan Pancasila tentang Korupsi

Tugas UAS Eassy Mata Kuliah Kewarganegaraan
Nama : Zulinda Kurniawati Saputri (211420000547)
Prodi : Perbankan Syariah R2
Dosen Pengampu : Dr. Wahidullah, S.H.I.,M.H
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

KEBIJAKAN PANCASILA TENTANG KORUPSI

Di dunia ini tentunya terdapat berbagai jenis penyalahgunaan dalam sistem pemerintahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pejabat yang berkuasa seringkali menyalahgunakan kekuasaan itu dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan negara atau bangsa.

Korupsi karena penyalahgunaan status, wewenang, dan keuangan pemerintah dapat menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, dan melanggar keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

Korupsi masih menjadi salah satu penipuan yang paling umum saat ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi muncul tidak hanya dari kebutuhan dan kesempatan, tetapi juga dari keserakahan. Orang yang rakus bisa melakukan korupsi.

Korupsi adalah perbuatan seseorang yang secara diam-diam menyalahgunakan dana pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan non pemerintah lainnya. Jika ini terjadi lebih dan lebih, itu akan berdampak besar pada negara, dan itu akan membingungkan negara di zona ekonominya. 

Ketika ekonomi runtuh, begitu pula kehidupan negara. Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti fondasi negara dan merusak tatanan kehidupan berbangsa. Banyak negara di dunia yang mengalami korupsi, termasuk negara kita Indonesia. 

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan anomali di Indonesia karena tidak hanya menggerogoti potensi keuangan dan ekonomi negara, tetapi juga menggerogoti pilar sosial budaya, moral, politik, ketertiban hukum, dan keamanan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tidak dapat diandalkannya para eksekutif.

Pejabat perlu memiliki keyakinan yang kuat agar tidak mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang menarik. KPK didirikan untuk memberantas korupsi, tetapi memberantas korupsi di Indonesia saja tidak cukup. Pemerintah perlu lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi agar hal-hal buruk tidak terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki satu sumber dan satu pandangan yang harus dijadikan pedoman, yaitu Pancasila. 

Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia, bukan sekedar ideologi, tetapi Pancasila adalah prinsip yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk memahami bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus mematuhi prinsip dasar negara kita, Pancasila. 

Ketika kita melakukan kegiatan berdasarkan Pancasila, kehidupan di antara orang-orang, seperti pemerintah, sangat terkait.

Pancasila memiliki lima sila yang masing-masing memiliki makna yang berbeda, namun tujuannya adalah untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, korupsi merupakan salah satu kasus penipuan yang paling banyak terjadi di Indonesia. 

Tindakan ini tidak hanya melanggar peraturan pemerintah, tetapi juga ideologi dan prinsip Pancasila. Dengan menyimpang dari perbuatannya terhadap Pancasila, pada akhirnya ia akan menghancurkan bangsa dan cita-cita bangsa yang didambakan. Oleh karena itu, yang penting dalam korupsi terhadap Pancasila adalah sama dengan menghancurkan Pancasila, yang dibuat dengan hati-hati oleh pendiri negara kita yang berjuang sekuat raga.

Perintah pertama, tertulis "Tuhan Yang Maha Esa", intinya semua warga negara Indonesia takut berbuat dosa, termasuk korupsi, karena selalu merasa diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Jika kita melakukan korupsi, itu berarti kita berbohong kepada Tuhan. Perintah kedua, yang tertulis sebagai "kemanusiaan yang adil dan beradab", adalah memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan mengambil tindakan yang benar, bermartabat, dan adil terhadap mereka. 

Melakukan korupsi memperlakukan kekuasaan dan status sebagai tempat di mana Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan untuk kesejahteraan Anda, dan dengan mengambil tindakan yang merugikan orang lain sebagai akibat dari tindakan korupsi ini, itu berarti Anda telah melanggar perintah.          

Perintah ketiga adalah "Persatuan Indonesia". Artinya kedudukan masyarakat/rakyat adalah sama di depan hukum tanpa diskriminasi dan diperlakukan sama di depan hukum. Oleh karena itu, melakukan korupsi sama dengan melanggar perintah ini. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan membuat masyarakat resah dan acuh terhadap tindakan pemerintah. 

Seiring waktu, ini menjadi perselisihan Indonesia. Amanat Keempat, yang menyatakan "Kekuasaan rakyat yang dituntun oleh hikmat musyawarah dan kebijaksanaan para wakil", menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang utuh, dan bahwa tindakan korupsi harus dilakukan. dan semua keputusan dibuat. Dan sampaikan pesan yang harus Anda pandu. 

Hal ini berdampak positif bagi Indonesia dalam keputusan bersama untuk tiba. Namun korupsi itu sama dengan bertindak atas keputusannya sendiri, dan Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah, sehingga segala keputusan dan tindakan harus didasarkan pada keputusan bersama, jadi itu tidak baik. Jika Anda melakukan korupsi, itu berarti Anda meremehkan kekuatan musyawarah dan memecah belah negara.

Amanat kelima yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" memiliki inti bahwa perlawanan terhadap korupsi merupakan tindakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adanya korupsi berarti kita telah bertindak di luar peraturan tersebut karena berlaku adil kepada orang lain dan memiliki arti menghormati semua hak rakyat Indonesia. Korupsi menunjukkan ketidakadilan antara negara dan masyarakat. Tidak hanya itu, tidak adil bagi negara itu sendiri untuk menikmati sesuatu yang bukan milik negara tanpa mempertimbangkan tujuan awalnya.

Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa korupsi merupakan perbuatan yang sangat mematikan bagi bangsa, terutama korupsi yang melanggar dan menyimpang dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Panchashira.

 Dengan mengalihkan korupsi ke nilai-nilai luhur Pancasila, kondisi negara kita semakin memburuk dan banyak terjadi keributan yang sangat berat. Oleh karena itu, kita harus melakukan segalanya, terutama untuk pejabat, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Dengan begitu, ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tidak akan menimbulkan penyimpangan yang merugikan negara. Untuk menghadapi korupsi, masyarakat Indonesia perlu meremajakan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan kepribadian dan sikap kesehariannya. 

Semua umat beragama harus menolak korupsi untuk menghancurkan nilai keadilan dan etika sebagai makhluk Tuhan yang memiliki nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak mudah untuk merampas hak orang lain.