Pembengkakan Struktur Kepresidenan

Pada pertemuan kuliah sore ini, pertanyaan menggelitik dilontarkan oleh Dosen kepada rekan-rekan Mahasiswa Pasca Sarjana, kelas HTN Unand, 'Sebelum perkuliahan dimulai, saya ingin bertanya, adakah dari saudara-saudara yang mengetahui fungsi Wakil Presiden apa? Wakil Mentri? Wakil Walikota? kewenangan apa yang mereka miliki, dan Tusi (Tugas dan Fungsi) apa?

Mendengar lontaran pertanyaan demikian, sejenak teman-teman kelas yang berjumlah lebih kurang 15 orang itupun terdiam. Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Andalas, berasal dari beberapa latar belakang pekerjaan, ada beberapa yang bekerja sebagai PNS, ada yang bekerja sebagai advokat dan beberapa sebagai penggiat Pemilu. 

seperti biasanya kami kuliah 2 hari dalam seminggu yaitu hari Jumat sore dan hari Sabtu sepenuh hari (itu kalau dosenya tidak berhalangan hadir). Mata kuliah yang  kami ikuti pada sore tadi adalah mata kuliah pilihan yaitu Tata kelola Pemerintah dan ASN.

sebelum memulai perkuliahan, dosen kami melakukan Stretching  dengan memancing beberapa kalimat pertanyaan untuk memulai kelas.  hal ini perlu dilakukan untuk melihat 'persoalan' dalam perspektif keilmuan, terlebih mata kuliah berkenaan dengan Tata Kelola Pemerintah dan ASN. 

sudah tentu, dalam perkuliahan tersebut kami menggunakan konseptual tata kelola pemerintahan yang baik sebagai Pisau analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. (ohy, untuk yang tidak suka berteori atau maunya langsung aja ke action ada baiknya tulisan ini di abaikan dan di skip saja).

Untuk coba menjawab pertanyaan dosen tersebut, kemudian saya mencari beberapa aturan sekaitan hal tersebut, memang tidak saya ketemukan secara spesifik yang membahas tugas dan fungsi dari "Wakil-Wakil" tersebut. 

Seperti analogi ban serap dalam kendaraan roda empat, 'wakil' tersebut hanya mnejadi ban serap yang dipajang dan dibawa-bawa oleh kendaraan, lalu akan berguna ketika ban utama tidak bisa berfungsi dengan baik seperti bocor, menjadi waktu yang memungkinkan ban serap untuk naik menggantikan posisi ban utama.

dalam perkuliahan tadi, ada beberapa yang menjadi dasar pijak dalam menganalisa persoalan mengenai Tata Kelola Pemerintah dan ASN yang baik, pisau analisis yang digunakan adalah menggunakan konsep Jos. CN Raadsheider. beberapa hal yang dikemukan oleh Jos adalah berkenaan dengan pembentukan struktur organisasi dan pola hubungan kerja yang baik dalam pemerintah. 

hal yang paling ditekankan oleh Jos dalam pembentukan struktur adalah berkenaan dengan efektif dan efisiensi dari struktur itu sendiri. agar tidak terjadi kegemukan strutur terutama birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam proses pelayanan. 

beberapa dimensi dalam sistem birokrasi yang menjadi perhatian Jos adalah. 1. Continous administrative actifity (Aktivitas administrasi yang berkelanjutan). 2. Formal Rules and procedur (peraturan dan prosedur yang jelas) 3 Clear and Specialized Office (kantor yang jelas dan khusus). 4 Hirarchical organization of office.( adanya Hirarki organisasi) 5 use of written documents ( penggunaan dokumen tertulis) . 6 adequate supply of means (sarana yang memadai). 7 non owership of office ( bukan pemangku jabatan lainya). 8 procedure of rational dicipline and control ( Prosedur yang rasional dan adanya kontrol) 

berkenaan dengan konsep Jos di atas, pada dasarnya penekanan pembentukan struktur pemerintah mestinya dilaksanakan dengan alasan yang rasional efektif dan efisien. efektif di sini, dititik beratkan pertanyaan untuk apa pembentukanya, kalau pembentukan wakil mentri ditujukan untuk melaksanakan perintah mentri lalu apa tugas sekretariat jendral, deputi dsb. 

hal ini malah menjadi pembengkakan strutural yang pada akhirnya berimbas kepada ketidak efisienan penggunaan anggaran. terlebih anggaran yang digunakan tidak sedikit dan dengan kondisi keuangan yang bagi sebagaian ahli ekonomi dianggap 'cukup menghawatirkan'.

Presiden dalam pidato kenegaraan menekankan keinginan untuk merampingkan struktur organisasi dengan memangkas Jabatan Ekselon III dan IV dengan diganti dengan jabatan fungsional. 

namun, pernyataan Presiden tersebut, bak seperti tutup lubang gali lubang. betapa tidak, disatu sisi Presiden ingin merampingkan, namun disisi lain secara politis Presiden mengakomodir sebagian kelompok untuk ditempatkan mengisi jabatan struktural yang sebenarnya tidak 'penting', seperti banyak pemberitaan hari ini. Bila dilihat  gaji merekapun tidak sedikit, jika dibandingkan guru-guru honorer yang mengajar dipelosok negeri demi mencerdaskan kehidupan bangsa yang digaji seujung jari dari total gaji 'mereka', sungguh ironi.

sebagai kesimpulan saya, perlu pertimbangan dan kajian komprehensif dalam penambahan dan pembentukan strutur organisasi yang hanya melalui Keputusan Presiden. 

Bila berkaca kepada negara-negara maju, sudah ada UU yang mengatur berkenaan ruang lingkup kebijakan yang boleh Presiden keluarkan. terlebih,  Indonesia penganut mahzab (Rechstaat), yang memungkinkan setiap tindak tanduk ketata-negaraan diatur oleh aturan Hukum. 

Penganut konsep negara hukum harus tunduk kepada aturan Konstitusi, harus menjamin adanya Hak-asasi manusia dan harus ada jaminan juga untuk menyampaikan kritikan dan Batasan kekuasaan lembaga negara. selain mengakomodir kepentingan politik, Presiden harus banyak menimbang hal-hal yang berkenaan dengan pemborosan anggaran negara apalagi negara yang kata Mentri keuanganya sedang defisit.