Pembengkakan Struktur Kepresidenan

berkenaan dengan konsep Jos di atas, pada dasarnya penekanan pembentukan struktur pemerintah mestinya dilaksanakan dengan alasan yang rasional efektif dan efisien. efektif di sini, dititik beratkan pertanyaan untuk apa pembentukanya, kalau pembentukan wakil mentri ditujukan untuk melaksanakan perintah mentri lalu apa tugas sekretariat jendral, deputi dsb. 

hal ini malah menjadi pembengkakan strutural yang pada akhirnya berimbas kepada ketidak efisienan penggunaan anggaran. terlebih anggaran yang digunakan tidak sedikit dan dengan kondisi keuangan yang bagi sebagaian ahli ekonomi dianggap 'cukup menghawatirkan'.

Presiden dalam pidato kenegaraan menekankan keinginan untuk merampingkan struktur organisasi dengan memangkas Jabatan Ekselon III dan IV dengan diganti dengan jabatan fungsional. 

namun, pernyataan Presiden tersebut, bak seperti tutup lubang gali lubang. betapa tidak, disatu sisi Presiden ingin merampingkan, namun disisi lain secara politis Presiden mengakomodir sebagian kelompok untuk ditempatkan mengisi jabatan struktural yang sebenarnya tidak 'penting', seperti banyak pemberitaan hari ini. Bila dilihat  gaji merekapun tidak sedikit, jika dibandingkan guru-guru honorer yang mengajar dipelosok negeri demi mencerdaskan kehidupan bangsa yang digaji seujung jari dari total gaji 'mereka', sungguh ironi.

sebagai kesimpulan saya, perlu pertimbangan dan kajian komprehensif dalam penambahan dan pembentukan strutur organisasi yang hanya melalui Keputusan Presiden. 

Bila berkaca kepada negara-negara maju, sudah ada UU yang mengatur berkenaan ruang lingkup kebijakan yang boleh Presiden keluarkan. terlebih,  Indonesia penganut mahzab (Rechstaat), yang memungkinkan setiap tindak tanduk ketata-negaraan diatur oleh aturan Hukum. 

Penganut konsep negara hukum harus tunduk kepada aturan Konstitusi, harus menjamin adanya Hak-asasi manusia dan harus ada jaminan juga untuk menyampaikan kritikan dan Batasan kekuasaan lembaga negara. selain mengakomodir kepentingan politik, Presiden harus banyak menimbang hal-hal yang berkenaan dengan pemborosan anggaran negara apalagi negara yang kata Mentri keuanganya sedang defisit.