Mohon tunggu...
Muhammad Zulfariansyah
Muhammad Zulfariansyah Mohon Tunggu... Dosen - IT Generalist

Semacam suka membahas apa saja yang menarik buat saya. Mari diskusi.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Fenomena Bubble Filter dan Berita Hoaks di Era Pilpres 2019

2 Desember 2018   10:16 Diperbarui: 2 Desember 2018   11:13 694
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber Gambar : BBC.com

Berikut beberapa tips dari saya untuk menghadapi fenomena link web berita di media sosial pada era Pemilu :

  • Meminimalisir Statement.

Jika ingin membagikan sebuah postingan disertai dengan link berita yang menurut anda, andapun tidak yakin dengan berita itu, sebisa mungkin meminimalisir statement atau opini terhadap berita itu. Dengan memberikan opini, berarti  menutup masukan dari orang lain yang mungkin saja masukan/pendapatnya benar.  Akan lebih terbuka jika link berita tersebut di sertai dengan pertanyaan. Dengan memberikan pertanyaan, ketika ada yang memberikan tanggapan berbeda maka akan menjadi diskusi. Berbeda dengan pernyataan yang dibalas dengan pernyataan, cenderung akan menimbulkan debat.

  • Open Minded

Ketika ada suatu pemberitaan negatif dari suatu calon, Cobalah berpikiran terbuka dengan mencari sumber lain dari kedua sisi, yang bersifat pro dan juga kontra, tentu saja dari media berita yang kredibel. Lihat alasan sebenarnya mengapa hal itu terjadi. Lalu pertimbangkan sendiri. Apakah itu masuk akal atau tidak?

  • Verifikasi kebenaran berita

Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, seringkali dalam broadcast message terdapat link-link web berita yang disematkan. Link-link web berita ini, seringkali dianggap oleh masyarakat awam sebagai web berita yang kredibel. Padahal belum tentu. Mentang-mentang domain websitenya sudah memakai .com, belum tentu website itu kredibel dan diakui oleh dewan pers. Sebagai saran, ketika menemukan link-link berita tersebut ada baiknya di cek dulu di web resmi dewan pers apakah web tersebut sudah terdaftar dan diverifikasi oleh dewan pers? Berikut ini adalah link untuk mengecek status verifikasinya : https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers. Walaupun sudah terverifikasi oleh dewan perspun belum tentu beritanya valid. Tetap harus diamati kualitas beritanya. Tetapi paling tidak, instansi tersebut sudah terverifikasi oleh dewan pers sehingga memang punya wewenang untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi selayaknya pers. Yang sudah terdaftar dan terverifikasi saja mesti diamati lagi kualitas beritanya, apalagi web berita abal-abal yang belum terdaftar dan terverifikasi di dewan pers?  

Akhir kata, mari kita ramaikan pesta demokrasi ini dengan saling unjuk pendapat yang positif, dengan pikiran terbuka dan tentunya disertai dengan akal sehat. Akan lebih bijak jika kita melihat suatu berita melalui dua sudut pandang. Dan yang terpenting adalah mari kita ramaikan tanpa harus terpecah belah. Siapapun presidennya, negara ini tidak akan maju kalau bangsanya terpecah belah. Walaupun kedengarannya klise, tapi memang nasionalisme harus dijunjung tinggi tanpa melihat perbedaan SARA. Ingat, Indonesia itu bisa merdeka nggak cuma karena perjuangan satu Agama atau satu suku, ada juga perjuangan dari Agama dan Suku lain dalam kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini.

Jadi, jangan tunggu dijajah baru bersatu lagi.

Damai Indonesiaku!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun