Aksi yang dimulai sekita jam 9.30 ini diawali dengan menyanyikan lagu Darah Juang. Massa yang bergerak dari depan kampus Unram di Jln. Pemuda ini berasal dari berberbagai Organisasai Kepemudaan (OKP) diantaranya SMI, WMPM, HMP2K, PEMKRI, FMS, FKP Macerdas, BEM Peternakan Unram, KAH dan FKPPMS . Sebelum menuju Kantor Gubernur, massa aksi sempat berorasi di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Tak hanya itu, perwakilan OKP juga sempat audiensi dengan kepala Dikbud, H. Muh. Suruji, terkait kondisi pendidikan di NTB, terutama tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rendahnya APBD untuk sektor pendidikan dan Maraknya Pungli.
Dalam tuntutanya, Salah satu negosiator meminta agar Dikbud mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar, baik itu biaya baju dan lain sebagainya, di jenjang pendidikan tingkat SD-SMA yang merupakan wewenang dari Dikbud. Namun, dalam tanggapannya Suruji mengungkapkan bahwa Surat Edaran Dikbud takakan berarti besar jika sudah ada Keputusan Presiden (Kepres) tentang stop pungutan liar " Jadi, jangan kepala dinas yang jauh dari daerah itu membuat surat edaran yang sama dengan Kepres". Sebagai penutup, Kaharudin, selaku perwakilan dari salah satu OKP menyampaikan penolakannya terhadap keberadaan UU sisdiknas no. 20 tahun 2003, UU PT no. 12 tahun 2012, dan Permenristekdikti no. 39 tahun 2016 yang dinilai bermuatan liberal.
Usai audiensi dengan Kepala Dikbud, massa aksi melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur NTB. Tiba di sana, sekitar pukul 11.35 WITA, massa aksi dari GMIP harus antre dengan massa aksi daeri Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM) telah lebih dulu menyambangi Kantor Gubernur.
- Sempat memanas
- Karena tak kunjung ditemui oleh Gubernur NTB; Tuan Guru Bajang (TGB) setelah satu jam lebih berorasi, akhirnya sekitar pukul 12.42 masssa aksi membakar sampah di depan gerbang Kantor Gubernur sembari menyanyikan lagu Darah Juang untuk membakar semangat. Akan tetapi, karena aksi bakar sampah tersebut polisi terpaksa menyiramkan air Kangen Water kearah massa yang membakar sampah untuk memadamkan api. Terkait penyiraman oleh aparat, Kapolres Mataram yang ditemui seusai aksi mengungkapkan bahwa "karena dari mahasiswa sudah mulai ada yang bakar-bakar sampah-sampahg itu, kan gak boleh sih. Kalau mau sampaikan (aspirasi) ya sampaikan sih tapi, ini sudah mulai bakar-bakar ya kita semprot. Kita semprot api supaya padam, tapi kena orangnya," tangkasnya
- Selain itu, keadaan sempat memanas karena salah satu anggota aliansi Adi, tertangkap dan dipukuli aparat, namun tak lama setelah itu ia dibebaskan "Iya kena pukul, ketangkep sampai diseret ke dalam, tapi dibebasin karena ada polisi yang dorong," uajrnya.
- Akan tetapi ,hal itu dibantah oleh Kapolres Mataram, yang mengatakan bahwa penyiraman tersebut bukan tindakan represif dan tidak ada panangkapan. "Bukan represif, kalau represif sudah kita tangkap, pencegahan aja, antisipasi karena sudah ada bakar-bakar sampah. Kalau dibiarkan nanti bakar yang lain lagi kan," tangkasnya
- Tuntutan Yang Direspon TGB
- Bayu Ardani, salah satu negosiator yang sempat bertemu dengan TGB mengungkapkan bahwa hampir semua tuntutan sudah direspon oleh TGB dan akan ada surat edaran terkait tuntutan yang disepakati oleh semua OKP yang masuk dalam aliansi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu minggu. "Tuntutannya, hampir rata-rata kita goal sih, trend kenaikan biaya SPP itu sempat kami paparkan dengan data, yang kedua itu pungutan liar diberbagai kampus yang tidak sesuai dengan peraturan mentri pendidikan tinggi tahun 2016. Masalah Unram juga kami expose kaya,tes kesehatan, SPI yang tidak sesuai...dan doble degreepenipuan yang seharusnya mereka kuliah di S-1 jadi ditempatkan oleh birokrasi di D3, cuti paksa IAIN tanpa sosialisasi, .... rata-rata itu menang dan akan diklarifikasi beberapa," ungkap Bayu
- Disamping itu, khusus untuk tuntuan tentang demokratisasi kampus yang menjadi penekanan dari semua OKP yang terlibat dalam aksi akan mendapat surat edaran dari Gubernur.
- Follow Up
- Sebagai bentuk follow up dari aksi pada Hardiknas, Bayu Ardani dan pewakilan dari aliansi GMIP menyambangi Kantor Gubernur pada hari Rabu (03/05) untuk memberikan data dan hasil analisis terkait tuntutan yang telah disampaikan di hari sebelumnya. Namun, mereka tak dapat bertemu dengan TGB dan hanya memeberika data ke bagian pengarsipan untuk ditindak lanjuti "Cuma ke pengarsipan saja" ujar Bayu
- Namun, akan tetep dicek setiap harinya, hingga satu minggu kedepan sesuai dengan waktu yang telah TGB janjikan. Tak hanya itu, sebagai bentuk tindak lanjut dan evaluasi aksi Hardikan, semua OKP yang telah bergabung akan membuat kajian data untuk jenjang pendidikan di tingkat SD-SMA yang dinilai masih minim.
- Ditemui usai aksi juga mengungkapkan akan ada pertemuan lanjutan dengan gubernur pada tanggal hari Rabu (03/05) untuk memaparkan data, analisis dan kajian hukum."Kemungkinan besar besok (03/05) yang kita sama-sama akan ke sana (Kantor Gubernur) disuruh memaprakan data beserta analisis dan kajian hukumnya juga dan akan diteken langsung baru kemudia akan disebar surat edaran dari Pemerintah Daerah NTB ke beberapa perguruan tinggi Negeri targetan kita," ungkap Kaharudin selaku perwakilan dari salah satu OKP
- Ia juga meminta agar mahasiswa memperkuat Tim Saber Pungli dengan memberika data-data terkait, karena menurutnya Surat Edaran Dikbud takakan berarti besar jika sudah ada Keputusan Presiden (Kepres) tentang stop pungutan liar. "Jadi, jangan kepala dinas yang jauh dari daerah itu membuat surat edaran yang sama dengan Kepres," ungkap Kaharudin. Penolakannya terhadap keberadaan UU sisdiknas, UU PT yang dinilai bermuatan liberal dan kapitalis.
