Deng Xiaoping mengubah bentuk kader menjadi perjuangan kelas yang harus ditempuh dengan medelegitimasikan kekuasaan politik di pemerintahan pasca Mao dan melakukan konsolidasi antarfaksi konservatif-dogmatis dan moderat-pragmatis dalam merumuskan kebijakan pembangunan negara di masa mendatang. Pada sidang tersebut menegaskan modernisasi bukan untuk mengganti ideologi komunisme melainkan memperkuat partai dan negara di tengah situasi politik internasional yang berubah melalui redefinisi ideologi komunisme.
“untuk memperkuat demokrasi dalam kehidupan partai dan kehidupan politik negara, jelas garis ideologi partai (komunisme) tidak boleh diganti, memperkuat badan pemerintah maupun badan kerja partai …demi menjaga pondasi yang didirikan oleh founding fathers" (Hasil Keputusan Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral PKC ke-11 18-22 Desember 1978).
Di dalam bukunya From Revolutionary Cadres to Party Technocrats in Socialist China, Hong Yung Lee (1991) memaparkan kelompok revisionis-moderat yang membentuk teknokrat-birokrat adalah untuk mempertahankan kader dalam suatu posisi tertentu dengan 3 alasan. Pertama, kader senior adalah generasi revolusioner pertama yang percaya bahwa "mereka yang berkontribusi pada revolusi dibenarkan untuk menjadi kader". Kedua, karena tidak tersedianya kesempatan kerja di luar struktur negara inklusif, rezim tidak memiliki cara untuk membuang personil yang berlebihan setelah pengurangan birokrasi atau kader yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Ketiga, negara bertanggung jawab atas semua kader, terlepas dari apakah mereka bertugas aktif atau tidak. Kapabilitas perencanaan strategis sosialis Cina dan kapabilitas integrasi makro ekonomi memastikan stabilitas, persatuan, dan pembangunan yang tertib di bawah komando Partai Komunis Cina (PKC) dan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR).
Strategi politik yang mengupayakan kader menjadi tenaga teknokrat-birokrat tidak hanya bertujuan melindungi negara dari kehancuran perang saudara seperti Revolusi Kebudayaan (1966-1976) dan kepentingan dua negara adidaya, Amerika Serikat di sebelah timur bersama sekutunya Korea Selatan dan Jepang dan Uni Soviet di sebelah barat dan utara bersama sekutunya Mongolia dan negara-negara Asia Tengah tetapi mengamankan posisi kelompok moderat-pragmatis dan Deng Xiaoping melalui sistem kepemimpinan kolektif gerontokrasi. Untuk menjaga agar Cina tidak menjadi arena pertempuran seperti Asia Barat Daya dan Asia Tenggara oleh kedua negara adidaya, maka partai/negara menanggapinya dengan menyusun kebijakan regional dikenal sebagai zhoubian zhengce (kebijakan pinggiran (periphery policy)) dan mulin zhengce (kebijakan tetangga yang baik (good neighbor policy)). Dari 2 kebijakan (pinggiran dan tetangga yang baik) yang menekankan kemitraan strategis maka pemerintah mendistribusikan pembangunan pertanian dan industri ke dalam wilayah zona ekonomi khusus (ZEK). Bob Widyahartono (2004) Bangkitnya Naga Besar Asia: Peta Politik, Ekonomi, dan Sosial China Menuju China Baru halaman 3 memaparkan zona ekonomi khusus (ZEK) meliputi wilayah timur: Ibukota Beijing, Kota Tianjin, Shandong, Kota Shanghai, Guangdong, Guangxi, Hebei, Liaoning, Zhejiang, Jiangsu, Fujian, dan Hainan. Wilayah tengah terdiri dari Jilin, Shanxi, Henan, Hubei, Anhui, Jiangxi, Heilongjiang, Hunan, dan Inner Mongolia sementara wilayah barat meliputi Xinjiang, Tibet, Qinghai, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Shicuan, Kota Chongqing, dan Guizhou. ZEK tersebut disebar tidak hanya pembangunan industri dan pertanian tetapi manufaktur, pariwisata, ritel, keuangan, perbankan, bisnis, petrokimia, pertambangan (mining), dan sebagainya. Pembangunan industri di bangun di wilayah-wilayah tertentu sebagai “pilar industri" yang menjadi basis ekspor selain dari sektor pertanian seperti mesin, elektronik, teknologi, petrokimia, mobil, dan bahan konstruksi.
Industri-industri yang menjadi “pilar industri” menjadi supporting system bagi pertanian untuk meningkatkan kualitas hasil produk pertanian berbasis ekspor dengan standardisasi internasional. Kaijiang Tang (2011:215) dalam penelitiannya yang berjudul “Industrial-Organization-Transformation-Oriented Agricultural Modernization with Chinese Characteristics: From the Perspective of Industrial and Agricultural Interaction” di jurnal International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 5 (May 2011): pp. 211-216 menjelaskan seiring dengan perkembangan industri pengolahan hasil pertanian, rantai industri dalam negeri untuk pemrosesan pertanian diperpanjang dan disempurnakan, bahkan mendorong pengembangan perusahaan teknologi tinggi yang berspesialisasi dalam biomedis, rekayasa genetika, rekayasa seluler, rekayasa enzim, dan rekayasa fermentasi berdasarkan produk pertanian primer.
Oleh karena itu, tidak mengherankan pelaksanaan modernisasi ini, dana dari investasi asing mendorong penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang belajar di luar negeri maupun pengembangan di bidang teknologi seperti HP (Lenovo, Xiaomi (lihat gambar 1), dan Huawei), mobil (Cherly and Geerly), laptop, televisi, dan lain sebagainya. Produk-produk Cina tersebut berekspansi ke Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan pada tahun 2000-2010an. Untuk memerlukan kualitas produk Cina agar bersaing dengan produk dari negara lain, pemerintah pada pergantian tahun 1970an dan 1980an, pengeluaran untuk sains dan teknologi di RRC (lebih dari 6 miliar yuan) berjumlah kira-kira 5% dari anggaran negara dan 1,5% dari GDP. Personil 4.000 organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) adalah 300.000 orang, termasuk 130.000 ilmuwan dan insinyur (Vinogradov, Salitskaya, & Salitskii,2016:49).
Munculnya teknologi seperti Lenovo, Xiaomi, Huawei, Cherly and Geerly, televisi, dan lain sebagainya menurut Edward Tse (2018) mengindikasikan pemerintah Cina mengizinkan swasta membangun dan menjalankan bisnisnya yang mengokestrasikan modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak heran, Cina mengembangkan teknologi jor-joran menaruh hasil investasi asing dan kerja sama kemitraan ekonomi strategis selama tahun 1978-1991 untuk pengembangan research and development (R & D). Sains dan teknologi di dalam kebijakan nasional Cina pasca Mao Zedong memiliki kualitas yang lebih membawa kebaikan ekonomi nasional dan pencapaian yang cepat (progressing achievement). Pada tabel 1 menunjukkan dari hasil strategi pemerintah Cina menaruh perhatian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan bahwa Huawei dan Xiaomi di tahun 2018 di quartal 1 (Q1) melakukan pengiriman smartphone secara global sebesar 39,3 juta untuk Huawei dan 28,1 juta untuk Xiaomi mengalami lonjakan di quartal 2 (Q2) di tahun 2020 sebesar 54,8 juta untuk Huawei dan 26,5 juta untuk Xiaomi, di mana pengiriman Xiaomi mengalami penyalipan oleh Apple sebesar 37,5 juta. lihat Tabel 1 Global Smartphone Shipments (in millions) di https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-share/
Perang Dagang Amerika Serikat-RRC sebagai Sebuah Paradoksal
Di dalam perang dagang yang digaungkan oleh Trump sangat paradoksal sekali. Mengapa sangat paradoksal? karena Amerika Serikat (AS) bergerak lambat membendung hegemoni ekonomi dan militer Cina melalui membiayaan kepada negara-negara berkembang di Asia dan Afrika sementara Cina melalui AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) dengan kebijakan ekonomi dan militer strategis melalui bantuan pembangunan manusia dan kerjasama multilateral yang intensif tetapi AS masih melakukan impor dengan Cina dan keluar dari kerja sama multilateral. Negara-negara berkembang lebih memilih bekerjasama dengan AIIB daripada IMF (International Monetary Fund) dan WB (World Bank) yang menjerat mereka ke dalam pusaran utang dan pembengkakan APBN. Selain itu, kehadiran AIIB menjawab lembaga keuangan internasional yang ada, seperti IMF, WB, dan ADB (Asian Development Bank) tidak dapat menutupi berbagai kebutuhan pendanaan global atau bantuan dana kepada negara berkembang. Diperkirakan dalam 10 tahun ke depan, negara di Asia membutuhkan US$8 triliun untuk pembangunan infrastruktur (Debora, 2017).
Kerja sama dalam kerangka kerja kemitraan (partnership framework) mengarahkan kepada pengembangan sektor energi dan listrik, transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, startup, e-commerce, infrastruktur pedesaan dan pengembangan pertanian, agroekonomi dan agrobisnis, penyediaan air bersih dan sanitasi, perlindungan lingkungan, pembangunan perkotaan, logistik dan lainnya. Langkah Cina tersebut adalah strategi soft diplomacy sebagai bagian dari One Belt One Road (OBOR) menggandeng negara Asia dan Afrika yang juga gencar melakukan pembangunan guna membentuk lembaga keuangan mandiri dalam lingkup regional. Menurut Profesor Hukum Bisnis dari Ohio State University, Daniel Chow (dalam Debora, 2017), AIIB menjadi indikasi pertama bahwa Cina akan menyaingi bahkan berpotensi menjadi penentu aturan keuangan internasional yang selama tujuh dekade terakhir dipegang AS melalui IMF dan Jepang lewat ADB (Asian Development Bank)nya. Pemerintah memberikan perlindungan yang diperlukan bagi sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, teknologi, industri, keuangan, bisnis, dan perdagangan selain meningkatkan sektor pertanian di dalam pembangunan infrastruktur kepada negara-negara Asia-Afrika oleh AIIB.
Melihat laju hegemoni ekonomi Cina melalui ekspansi AIIB tersebut pasca Perang Dingin, Amerika Serikat melalui Trump menyuarakan perang dagang internasional dengan Xi Jinping. Perang dagang internasional yang didengungkan AS sangat paradoksal, mengapa begitu? karena AS membatasi impor dengan meningkatkan bea masuk barang, melarang barang tertentu diimpor, membuat standar barang yang masuk menjadi lebih tinggi, barang tertentu harus diuji lagi dan mendapat sertifikasi tambahan. Di sisi lain, paradoksal pada perang dagang Amerika Serikat dengan Cina bersifat ekonomi regional, karena Kanada memperkuat posisinya sebagai pasar utama untuk ekspor AS dan Meksiko tetap menjadi tujuan terpenting kedua AS dalam NAFTA (North America Free Trade Area). Republik Rakyat Cina sekarang mengimpor lebih banyak dari AS daripada saat Trump menjabat, makanya perang dagang sangat paradoksal bagi dunia bahwa AS membutuhkan kerja sama dengan negara lain bukan menutup diri seperti yang dilakukan Republik Demokratik Rakyat Korea Utara yang merupakan sekutu lama (old allied) Cina sejak Perang Korea 1953.
