Perayaan HUT Ke-75 RI, Gambut Merdeka Mimpi Belaka

Sekarang ini, upaya "Gambut Merdeka" sangat diharapkan dari masyarakat terutama yang tinggal di wilayah rawan. Data KLHK bulan Agustus-September 2019 mencatat sebanyak 708 megaton emisi karbon terjadi akibat karhutla di wilayah gambut. 

Upaya strategis guna mencegah karhutla di area gambut muncul akibat adanya tren peningkatan titik panas disejumlah wilayah di Indonesia. Badan Restorasi Gambut (BRG) mengungkapkan, upaya berbasis ekosistem KHG mendapat dukungan dari Peraturan Menteri LHK Nomor 10/2019 tentang perhitungan neraca air di kubah gambut. 

Upaya lain dengan melibatkan satuan tugas terpadu untuk deteksi dini hotspot. Analisa iklim oleh BMKG juga membantu pengelolaan titik rawan karhutla di gambut didukung dengan teknologi modifikasi cuaca membantu membasahi lahan gambut yang kering.

Gambut yang mengalami kekeringan cukup beresiko memicu kebakaran. Apalagi kebakaran di lahan gambut sulit dideteksi karena kebanyakan terjadi di bawah permukaan atau biasa disebut kebakaran "Ground Fire." Konspirasi gambut merdeka tercetus mengingat banyaknya kasus karhutla di sepanjang tahun 2020. Permasalahan karhutla cukup pelik, masih tren dari tahun ke tahun. 

Apakah di perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 75 ini, nasib gambut akan baik? Awal tahun saja kolom berita di media Indonesia mengangkat kasus terbakarnya gambut seluas satu hektar di Kabupaten Siak, Riau. Gambut Merdeka patut disuarakan saat ini. Berapa luasan tutupan hutan dan lahan gambut di Indonesia yang terancam? 

Di Kalimantan Tengah, Badan Restorasi Gambut menyetujui usulan Presiden Jokowi  untuk gambut menjadi areal persawahan dengan pertimbangan masa pandemi tahun ini menurunkan devisa negara. 

Telah kita ketahui pula, tanah Kalimantan memang miskin mineral sehingga sejak dahulu masyarakatnya menerapkan ladang berpindah. Tetapi, bagaimana dengan habitat orangutan? Bukannya hutan gambut menjadi tempat hidup meraka? Pemikiran-pemikiran seperti ini memang sering bermunculan.

Memang saat ini kebebasan gambut terus diragukan, pemerintahan orde baru pernah mencanangkan hal yang  sama dengan pemerintahan sekarang. Proyek 'lahan gambut sejuta hektar' yang dilaksanakan tahun 1995 berakhir pada tahun 2001 karena kebijakan ini kurang mendapat dukungan. Tersedotnya Dana APBN sebanyak 1,6 triliun tidak mendapat hasil memuaskan karena minimnya pengetahuan ekosistem gambut. 

Jika hal ini terulang kembali bukankah ekosistem gambut akan semakin rusak? Degradasi lahan gambut cukup beresiko, di musim kemarau mendatangkan kebakaran dan di musim penghujan mendatangkan banjir. Urusan pangan saat masa pandemi ini lebih baik diserahkan pada petani, yakni dengan memberikan hak atas tanah. 

Jokowi juga terungkap memiliki janji membuat perhutanan sosial dan TORA yang hingga kini tidak berbanding lurus dengan capaian di lapangan. Selain itu, terdapat pula program cetak sawah dengan TNI yang dikerjakan Kementan.

Pada saat yang sama petani kesulitan lahan dan tidak jarang berhadapan dengan konflik agraria. Gambut merdeka tidak akan tercapai jika pandemi menjadi alasan mengeksploitasi alam. (ziy).