Pada tanggal 26 Oktober 2022, saya mewawancarai informan yang bernama Ira Kurniasih. Beliau merupakan seorang PNS yang bekerja di salah satu SMP Negeri di Temanggung. Konflik yang pernah dialami informan dengan pemegang otoritas --dalam hal ini adalah kepala sekolah-, yaitu beliau pernah dimintai tolong untuk mengikuti suatu perlombaan --contohnya perlombaan guru berprestasi-, tetapi beliau merasa keberatan karena merasa masih ada yang lebih mampu untuk melakukan perlombaan tersebut. Dari situlah kelompok konflik muncul karena adanya otoritas dan perbedaan kepentingan.
"Ya pernah si, kalau ibu tuh dulu pernah dengan kelapa sekolah. Waktu itu kepala sekolah meminta ibu untuk mengikuti suatu perlombaan. Itu nah, tapi ibu itu keberatan gitu lho. Karena apa? Karena merasa masih ada yang lebih mumpuni untuk mengikuti lomba itu. Contohnya waktu itu ada lomba Gupres (guru berprestasi), gitu."
Konflik lain yang pernah dialami oleh informan adalah adanya perbedaan pendapat dengan wakil kepala sekolah, yang ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh pegawai lainnya. Misalnya ketika wakil kepala sekolah menginginkan pegawainya untuk memakai seragam dengan motif atau warna ini, namun para pegawai lebih ingin memakai seragam dengan motif atau warna lain. Wakil kepala sekolah tersebut seperti memiliki aturan jika menginginkan hal ini maka harus dilaksanakan, dan terkadang pendapat atau usulan dari para pegawai tidak pernah di dengar. Hal ini menimbulkan konflik karena adanya kelas sosial, otoritas, dan perbedaan kepentingan.
"Terus konflik yang kedua ni, ibu sering konflik dengan emm.. maksudnya tidak sesuai dengan kata hati ibu. Ternyata juga sama dengan teman-teman ibu, yaitu dengan wakil kepala sekolahnya. Contohnya misalkan gini, wakil kepala sekolah menginginkan 'besok pake seragama ini ya' tapi yang lain tuh kepengine pake yang ini gitu. Tapi yang waka itu sering kalo sudah meng-ini ya harus ini, gitu. Padahal ya kadang itu temen-temen tuh usul tidak pernah didengerin. Pokoknya seringnya tuh kalo wakil kepala sekolah tuh sudah bilang a ya harus tetep a. Jadinya kadang susah untuk nerima pendapat atau usul dari teman-temannya, gitu."
Menurut saya, kedua pengalaman ini merupakan contoh teori konflik Ralf Dahrendorf karena menurut Dahrendorf, konflik terjadi karena adanya kelas sosial yaitu yang dilakukan oleh kelas pemilik dan pengguna otoritas (kepala sekolah dan wakil kepala sekolah) dengan kelas yang harus patuh pada otoritas (pegawai). Para pegawai seperti tidak mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan memilih sesuatu, mereka harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh atasan, seperti harus mengikuti perlombaan dan memakai seragam dengan motif yang ditentukan oleh otoritas.
Saya mengenal teori konflik Ralf Dahrendorf dari karya ilmiah yang berjudul "Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri" yang ditulis oleh Drs. Selvie M Tumengkol, M.si (2012) dan jurnal yang berjudul "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern" yang ditulis oleh M. Wahid Nur Tualeka (2017). Menyatakan bahwa hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan mengakibatkan lahirnya kelas sosial. Terdapat dikotomi antara mereka yang berkuasa (pemilik otoritas) dan yang dikuasai. Berbagai posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda-beda.
Otoritas tidak terletak didalam individu itu sendiri tetapi didalam posisi dimana individu itu berada. Ada tiga tipe utama kelompok dalam teori konflik, yaitu kelompok semu (quasi group) atau pemegang posisi dengan kepentingan yang sama; kelompok kepentingan; dan kelompok konflik yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan. Â Akan selalu ada kelompok yang berkuasa (subordinat) dan yang menguasai (superordinat). Kelompok superordinat cenderung berusaha untuk mempertahankan status quo, sedangkan kelompok subordinat akan berusaha melakukan perubahan. oleh karena itu, perbedaan distribusi kekuasaan/otoritas dan perbedaan kepentingan sangat mungkin menimbulkan adanya konflik.
Dalam pemahaman saya, perubahan yang diakibatkan oleh konflik terjadi karena adanya otoritas (pemilik kekuasaan mempunyai hak yang sah untuk mengharapkan kepatuhan) dalam masyarakat. Teori konflik menurut Dahrendorf bukan berdasar pada kepemilikan --borjuis maupun proletar- seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan otoritas. Masyarakat seperti hidup dalam "ketidakbebasan yang dipaksakan". Seperti contoh yang telah dipaparkan diatas, informan 'dipaksa' untuk mengikuti suatu perlombaan, padahal ia merasa tidak mempunyai kemampuan di bidang itu, merasa lebih baik jika kesempatan ini diberikan kepada orang lain, yang dirasa lebih cocok dan mampu. Lalu adanya 'paksaan' terhadap sesuatu yang dilakukan oleh pemilik otoritas, pendapat yang wajib didengar dan dilaksanakan, tanpa mengindahkan pendapat bawahannya. Pegawai menjadi tidak memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya karena harus menaati perintah atasan.
Teori konflik ini dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Dengan nama lengkap Ralf Gustav Dahrendorf, salah satu tokoh sosiolog, filsuf, ilmuwan politik, dan politikus liberal Jerman-Britania yang lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 1 Mei 1929, dan meninggal pada tanggal 17 Juni 2009 di Jerman saat usia 80 tahun. Dahrendorf adalah seorang pemikir sosiologi modern yang terkenal akan teori konfliknya. Pada abad ke 18, beliau melakukan survey konflik sosial dan politik pada masyarakat barat yaitu tentang kebebasan orang barat. Karyanya yang terkenal adalah "Class and Class Conflik in Industrial Society". Ralf dahrendorf banyak terpengaruh oleh tokoh Talcott Parsons, Karl Popper, Immanuel Kant, Friedrich August Hayek, Bronislaw Malinowski, dan Vilfredo Pareto.
Referensi:
Tumengkol, Selvie., M. (2012). Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri. Universitas Sam Ratulangi.
