Menyelaraskan regulasi pembangunan ekonomi dengan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan. Implementasikan regulasi yang memastikan setiap langkah pembangunan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, serta mendorong praktik ekonomi yang ramah lingkungan.
4. Kesalahan: Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Dasar Kesalahan:
Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan. Masyarakat perlu merasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan keberlanjutan pembangunan.
Saran:
Meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, menyediakan informasi yang mudah diakses untuk masyarakat. Memfasilitasi forum partisipasi publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat akan memberikan legitimasi lebih kepada kebijakan yang diambil.
5. Kesalahan: Kurangnya Penekanan pada Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi
Dasar Kesalahan:
Korupsi dan kurangnya penegakan hukum yang efektif dapat merusak fondasi pembangunan. Tanpa penegakan hukum yang tegas, potensi pembangunan yang adil dan berkelanjutan akan terhambat oleh praktik-praktik korupsi.
Saran:
Memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi, memberikan sumber daya dan kewenangan yang cukup. Meningkatkan ketelitian dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum.
