Kebijakan Kekuasaan dalam Pendidikan Serta Kendala dan Isu-isu dalam Pelaksanaannya

Pendidikan merupakan salah satu aspek penunjang untuk membangun masyarakat. Untuk menciptakan pendidikan efektif, kebijakan kekuasaan diperlukan untuk menentukan arah,standar,serta pelaksanaan pendidikan. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang muncul dan harus ditangani dengan bijak. Artikel ini bertujuan untuk membahas Kebijakan Kekuasaan dalam Pendidikan serta Kendala Dan Isu-isu Dalam Pelaksanaannya.

Kebijakan Pendidikan:                                                                                                                                          

 Kebijakan dalam pendidikan adalah upaya untuk mengatur pendidikan sehingga  setiap orang dapat masuk kedalamnya serta memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Kebijakan pendidikan mencakup serangkaian keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan tujuan, standar, dan arah pendidikan. Kebijakan pendidikan berfokus pada kurikulum, penilaian, pengelolaan, pendanaan, dan aksesibilitas pendidikan. Namun, kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, mendorong inklusi, dan memastikan kualitas pendidikan yang merata.

Kekuasaan dalam Pendidikan:                                                                                                                                                

 Kekuasaan dalam pendidikan adalah sebuah bentuk legalitas terhadap kepemimpinan yang dijalankannya, legalitas artinya kebermaknaan kepemimpinan dalam berorganisasi untuk memperoleh kekuasaan individual ataupun kolektivitas.

Kekuasaan dalam pendidikan merujuk pada kontrol dan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan administrasi dalam mengambil keputusan dan mengatur pelaksanaan pendidikan. Kekuasaan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan, menentukan kurikulum, mengevaluasi guru, dan mengontrol aksesibilitas pendidikan. Namun, penggunaan kekuasaan yang tidak tepat dapat mengarah pada penyalahgunaan, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam pendidikan.

Isu Kebijakan Pendidikan

Isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi serta penyesuaian , kasus pengadilan sipil atau criminal  dapat menjadi masalah kebijakan public melalui tindakan legislative atau perundangan.

isu-isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan.

Isu-isu Kebijakan Pendidikan Di Indonesia

a) Kurikulum Indonesia Terlalu Kompleks

kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks, hal ini mengakibatkan siswa harus berusaha memahami materi dengan cepat, dampaknya siswa tersebut tidak benar benar paham dengan materi materi yang telah disampaikan.

b) Seringnya Berganti Nama

Kurikulum di Indonesia seringkali mengalami perubahan, namun hanya merubah namanya saja tanpa adanya perubahan konsep kurikulum yang baru. Hal ini hanya dijadikan ladang bisnis untuk oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi perubahan nama kurikulum ini justru malah menyulitkan guru dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

c) Kurangnya Pemerataan Pendidikan

Tidak meratanya pendidikan di tiap tingkatan sekolah menjadikan masalah pendidikan. Pada tingkat Sekoalah Dasar, siswa diajarkan seluruh konsep dasar seperti membaca, menulis, menghitung dan menggambar. Pada tingkat ini siswa cenderung hanya diajarkan saja, tidak mengena pada pemaknaanya. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, pelajaran yang diajukan cenderung hanya berkonsep pada tujuan agar anak mampu mengerjakan soal bukan konsep agar siswa mampu memahami soal.

Masalah Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Yang Dilaksanakan Dengan Kekuasaan:

1. Domestipikasi dan Stupidikasi Pendidikan:

Peserta didik hanya dijadikan sebagai subjek dan alat untuk mengeksploitasi  kekuasaan di luar pendidikan Domestifikasi akan membunuh kreativitas dan menjadikan manusia sebagai robot-robot yang sekedar menerima transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Hasilnya bukan pembebasan akan tetapi pembodohan.

2. Indoktrinasi:

Kurikulum yang ada dipandang sebagai indoktrinasi atau mentranmisikan ilmu pengetahuan secara paksa.  Ketika suatu kurikulum ditetapkan maka tidak ada kebebasan dari lembaga pendidikan untuk berkreasi menyusun kurikulumnya sendiri.

3. Demokrasi dalam Pendidikan:

Pendidikan yang demokratis dikembangkan oleh kemampuan akal budinya untuk mencari solusi yang terbaik. Pendidikan yang demokratis bukan hanya sekedar prinsip akan tetapi penuangan dan pengembangan tingkah laku. Tumbuhnya demokratisasi dalam pendidikan mendukung multikultarisme dalam pendidikan. Multikultarisme melihat sumber kekuasaan bukan dari segi yang monolitik tetapi dari segi yang beragam.

4. Integrasi Sosial:

Ada anggapan bahwa integritas sosial hanya dapat diciptakan melalaui kekuasaan pemerintah. Integritas sosial ternyata tidak dapat diciptakan dengan pemaksaan kekuasaan dari atas.

Kesimpulan:

Kebijakan dalam bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk mengatur pendidikan sehingga memungkinkan setiap orang dapat masuk kedalamnya dan juga memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. 

Kekuasaan dalam pendidikan adalah sebuah bentuk legalitas terhadap kepemimpinan yang dijalankannya, legalitas artinya kebermaknaan kepemimpinan dalam berorganisasi untuk mencapai kekuasaan individual ataupun kolektivitas. Kekuasaan dalam Pendidikan di bagi menjadi 3 yaitu Kekuasaan Transformatif, Kekuasaan Transmitif, dan Pendidikan yang dilaksanakan karena kekuasaan. Ada empat masalah yang berkaitan dengan pendidikan yang dilaksanakan dengan kekuasan yaitu Domestipikasi dan stupidikasi Pendidikan, Indoktrinasi, Demokrasi dalam Pendidikan, dan Integrasi Sosial.