Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Apa yang Telah Berhasil dan Apa yang Perlu Diperbaiki?

Kondisi pendidikan di Indonesia menunjukkan berbagai tantangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Pendidikan belum merata di seluruh wilayah, dengan beberapa daerah memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas. Kualitas guru dan fasilitas pendidikan masih rendah, mempengaruhi mutu pendidikan yang diterima siswa.

Selain itu, kurikulum sering kali tidak relevan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, menghasilkan lulusan yang kurang siap berkontribusi pada masyarakat. Berdasarkan laporan World Development Report (2007), Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 41 negara dalam kualitas pendidikan, dan dalam survei PISA (2019), Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara. Meskipun ada kemajuan seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, banyak siswa di wilayah kurang berkembang masih menghadapi keterbatasan akses. 

Pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari berbagai jenis lembaga seperti universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan politeknik, dengan jenjang pendidikan mulai dari Diploma 3 hingga Strata 3. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, namun banyak tantangan yang masih perlu diatasi untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah.

Hingga saat ini terdapat banyak sekali kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada, oleh karena itu dalam menguukur efektivitas kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut, diperlukan adanya evaluasi kebijakan pendidikan yang merupakan prosedur penting yang digunakan untuk menilai seberapa efektif suatu kebijakan pendidikan dengan membandingkan tujuan dan target dengan hasil yang diperoleh. Proses ini dilakukan selama implementasi kebijakan untuk memahami apakah kebijakan berjalan dengan baik, menghadapi kendala, dan apakah perlu ada perubahan atau perbaikan. 

Tujuan evaluasi kebijakan pendidikan mencakup mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan yang diterapkan, serta dampak yang ditimbulkan, apakah memberikan manfaat atau malah menyebabkan kerugian dan kekacauan. Selain itu, evaluasi ini bertujuan mengukur sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk dilakukan perbaikan.

Dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan secara akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, memperhatikan berbagai aspek seperti biaya, manfaat, responsivitas, ketepatan, dan kesenjangan. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan pendidikan sangat penting karena membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kebijakan, mengukur dampaknya, serta menyediakan informasi yang digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah mengerluarkan banyak kebijakan dalam bidang pendidikan, beberapa diantaranya yang cukup populer dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan wajib belajar 12 tahun.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meningkatkan akses ke pendidikan dasar dengan menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana khusus untuk siswa dari keluarga miskin, dan mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar. BOS menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, membantu siswa miskin dengan mengurangi beban biaya, dan memastikan ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai. Dengan demikian, dana BOS berperan penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, terutama bagi siswa dari keluarga miskin.

Sementara itu, program wajib belajar 12 Tahun di Indonesia memiliki beberapa dampak signifikan, termasuk meningkatkan pemerataan pendidikan dengan mengurangi kesenjangan capaian pendidikan menengah antar kelompok masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan minimal hingga jenjang menengah, yang diharapkan dapat mempersiapkan anak untuk pendidikan tinggi. Selain itu, program ini berupaya mengurangi kesenjangan pendidikan, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi semua warga negara, terutama di daerah dengan akses pendidikan yang sebelumnya terbatas. 

Disisi lain, kebijakan lainnya dapat ditinjau dari kebijakan inovasi kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan dari Kurikulum 2013 (K-13) hingga Kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 diterapkan sejak tahun 2013 untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fokus utama kurikulum ini adalah pengembangan karakter siswa, seperti moral, etika, dan kepemimpinan, serta penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti pembelajaran berbasis proyek dan cooperative learning. Dampak dari Kurikulum 2013 termasuk membantu siswa mengembangkan karakter yang lebih baik, seperti kejujuran, disiplin, dan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode yang lebih interaktif dan berbasis kompetensi.

Berbeda dengan K-13, Kurikulum Merdeka adalah konsep yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa setempat. Kurikulum ini menekankan pengembangan kemampuan siswa secara lebih luas dan fleksibel. Dampak Kurikulum Merdeka mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, dengan memungkinkan sekolah mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, serta membantu siswa mengembangkan kemampuan yang lebih beragam dan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.

Selain penerapan kebijakan untuk siswa, kebijakan untuk tenaga pengajar juga dilakukan seperti upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia yang meliputi beberapa strategi, termasuk program sertifikasi guru dan peningkatan gaji. Program sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, dengan tujuan utama meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Manfaat program ini mencakup perlindungan profesi guru dari praktik yang tidak kompeten, peningkatan martabat guru, dan peningkatan profesionalitas mereka.

Beberapa dampak kebijakan tersebut tentunya merupakan bukti konkrit dari keberhasilannya. Namun, dibalik keberhasilan tersebut tentunya masih sangat banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik kedepannya.

Pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia terlihat dari beberapa aspek. Anak-anak di pedesaan seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah, yang dapat menyurutkan semangat belajar mereka dan berdampak negatif pada prestasi akademik. Selain itu, sekolah di pedesaan memiliki fasilitas yang terbatas dibandingkan dengan sekolah di perkotaan, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga. Kualitas guru juga menjadi kendala, dengan rasio siswa-guru yang tinggi dan kurangnya guru berkualitas, membuat guru kewalahan mengajar kelas besar dan siswa kurang mendapat perhatian individual. Kurangnya akses transportasi dan minimnya fasilitas komunikasi di pedesaan juga memengaruhi aksesibilitas pendidikan, sehingga siswa di pedesaan sering mengalami kesulitan belajar yang signifikan.

Untuk mengatasi ketimpangan pendidikan ini, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan, seperti membangun sekolah baru, memperbaiki jalan, dan menyediakan transportasi bagi siswa. Selain itu, kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan organisasi non-profit, sangat diperlukan.

Hal lainnya yang perlu diperbaiki adalah alokasi dana pendidikan seringkali tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan harus tepat sasaran dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak yang tidak bisa dikurangi. Penggunaan dana pendidikan harus efektif dan efisien, dialokasikan pada kegiatan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Transparansi dalam pengelolaan dana juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, sehingga semua penggunaan dana harus dibukukan secara transparan dan digunakan secara efektif.

Untuk memperbaiki hal ini, perencanaan anggaran harus lebih rinci dan akurat, dengan RAPBS yang detail dan mempertimbangkan sumber pendapatan yang ada. Pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah direncanakan, dengan seleksi alokasi yang mendesak dan tidak bisa dikurangi. Selain itu, pengawasan dan evaluasi rutin dengan indikator kinerja yang jelas diperlukan untuk memastikan dana digunakan secara efektif. Perbaikan ini akan membuat pengelolaan dana pendidikan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima siswa.

Arah kebijakan masa depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia meliputi beberapa langkah penting. Pertama, meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua siswa, terutama dari latar belakang sosial-ekonomi rendah, dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan. Kedua, mengembangkan kurikulum yang inklusif dan relevan, meningkatkan kualitas guru, dan melibatkan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Ketiga, mengembangkan dan memastikan standar pendidikan nasional yang komprehensif serta memperbaiki evaluasi pendidikan melalui ujian nasional. 

Keempat, memastikan pemerataan mutu pendidikan dengan memberikan subsidi tepat sasaran dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah kurang berkembang. Terakhir, mengadaptasi pendekatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan tiap daerah, seperti program supervisi silang dan Jam Belajar Masyarakat. Dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih efektif dan adil, memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Referensi

Dwi, A. (2023). Masalah Pendidikan Yang Umum Terjadi di Indonesia. Retrieved from FKIP UMSU: https://fkip.umsu.ac.id/masalah-pendidikan-yang-umum-terjadi-di-indonesia/

Latiana, L. (n.d.). PERAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENDIDIK. 1-10.

Nurholis, D., Khodijah, N., & Suryana, E. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN KURIKULUM 2013. Jurnal Program Studi PGMI, 9(1), 98-114.

Panda.id. (2024). antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia terlihat dari beberapa aspek. Anak-anak di pedesaan seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah, yang dapat menyurutkan semangat belajar mereka dan berdampak negatif pada prestasi akad. Retrieved from Panda.id: https://www.panda.id/ketimpangan-sumber-daya-pendidikan-antara-desa-dan-perkotaan/

Pitoyo, A. J., & Iffani, M. (n.d.). AKSES PENDIDIKAN DASAR UNTUK ANAK KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL . 1-8.

prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijkan Pendidikan. Jurnal Impresi Indonesia, 1(8), 901-907.

PSPK. (n.d.). Rekomendasi Kebijakan untuk Pendidikan Berkualitas yang Berkeadilan. Retrieved from Kilas Pendidikan: https://pspk.id/rekomendasi-kebijakan-untuk-pendidikan-berkualitas-yang-berkeadilan/

Ramadhoan. (2015). ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) PT. SUMBAWA TIMUR MINING (STM) TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL±EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Di Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu). Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13(1), 121-139.

SMAN 2 Jongkong. (2023). Transformasi Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka; Sudah Siapkah Guru?! Retrieved from SMAN 2 Jongkong: https://sman2jongkong.sch.id/berita/transformasi-kurikulum-2013-ke-kurikulum-merdeka-sudah-siapkah-guru

Yudanti, A. P., & Putri, R. D. (2023). Bagaimana Kondisi Pendidikan Indonesia Saat Ini? Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/16/170000265/bagaimana-kondisi-pendidikan-indonesia-saat-ini-?page=all