Selain penerapan kebijakan untuk siswa, kebijakan untuk tenaga pengajar juga dilakukan seperti upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia yang meliputi beberapa strategi, termasuk program sertifikasi guru dan peningkatan gaji. Program sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, dengan tujuan utama meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Manfaat program ini mencakup perlindungan profesi guru dari praktik yang tidak kompeten, peningkatan martabat guru, dan peningkatan profesionalitas mereka.
Beberapa dampak kebijakan tersebut tentunya merupakan bukti konkrit dari keberhasilannya. Namun, dibalik keberhasilan tersebut tentunya masih sangat banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik kedepannya.
Pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia terlihat dari beberapa aspek. Anak-anak di pedesaan seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah, yang dapat menyurutkan semangat belajar mereka dan berdampak negatif pada prestasi akademik. Selain itu, sekolah di pedesaan memiliki fasilitas yang terbatas dibandingkan dengan sekolah di perkotaan, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga. Kualitas guru juga menjadi kendala, dengan rasio siswa-guru yang tinggi dan kurangnya guru berkualitas, membuat guru kewalahan mengajar kelas besar dan siswa kurang mendapat perhatian individual. Kurangnya akses transportasi dan minimnya fasilitas komunikasi di pedesaan juga memengaruhi aksesibilitas pendidikan, sehingga siswa di pedesaan sering mengalami kesulitan belajar yang signifikan.
Untuk mengatasi ketimpangan pendidikan ini, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan, seperti membangun sekolah baru, memperbaiki jalan, dan menyediakan transportasi bagi siswa. Selain itu, kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan organisasi non-profit, sangat diperlukan.
Hal lainnya yang perlu diperbaiki adalah alokasi dana pendidikan seringkali tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan harus tepat sasaran dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak yang tidak bisa dikurangi. Penggunaan dana pendidikan harus efektif dan efisien, dialokasikan pada kegiatan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Transparansi dalam pengelolaan dana juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, sehingga semua penggunaan dana harus dibukukan secara transparan dan digunakan secara efektif.
Untuk memperbaiki hal ini, perencanaan anggaran harus lebih rinci dan akurat, dengan RAPBS yang detail dan mempertimbangkan sumber pendapatan yang ada. Pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah direncanakan, dengan seleksi alokasi yang mendesak dan tidak bisa dikurangi. Selain itu, pengawasan dan evaluasi rutin dengan indikator kinerja yang jelas diperlukan untuk memastikan dana digunakan secara efektif. Perbaikan ini akan membuat pengelolaan dana pendidikan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima siswa.
Arah kebijakan masa depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia meliputi beberapa langkah penting. Pertama, meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua siswa, terutama dari latar belakang sosial-ekonomi rendah, dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan. Kedua, mengembangkan kurikulum yang inklusif dan relevan, meningkatkan kualitas guru, dan melibatkan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Ketiga, mengembangkan dan memastikan standar pendidikan nasional yang komprehensif serta memperbaiki evaluasi pendidikan melalui ujian nasional.Â
Keempat, memastikan pemerataan mutu pendidikan dengan memberikan subsidi tepat sasaran dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah kurang berkembang. Terakhir, mengadaptasi pendekatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan tiap daerah, seperti program supervisi silang dan Jam Belajar Masyarakat. Dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih efektif dan adil, memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Referensi
Dwi, A. (2023). Masalah Pendidikan Yang Umum Terjadi di Indonesia. Retrieved from FKIP UMSU: https://fkip.umsu.ac.id/masalah-pendidikan-yang-umum-terjadi-di-indonesia/
Latiana, L. (n.d.). PERAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENDIDIK. 1-10.
