3 Rangkuman Analisis tentang Pemasyarakatan

NOMOR VOLUME                           : Volume 4, No 2

TAHUN TERBIT                                 : 2021

TUJUAN PENELITIAN                      1. Mempelajari cara lembaga pemasyarakatan memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak tersebut.

RUMUSAN MASALAH                    :1. Apa peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?

2. Apa saja tantangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut?

METODE PENELITIAN                     : Kualitatif

KESIMPULAN PENELITIAN             :1. Peran Lapas dalam Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas, termasuk narapidana penyandang disabilitas, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berupaya memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas dengan membangun Unit Layanan Disabilitas (ULD). ULD ini bertujuan agar narapidana penyandang disabilitas dapat mengakses layanan dengan lebih mudah selama di dalam Lapas. Salah satu bentuk pelayanan khusus yang disediakan meliputi kamar hunian khusus, kursi roda, jalur khusus untuk tuna netra dan pengguna kursi roda, serta pemberian remisi bagi narapidana yang menderita penyakit permanen. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan perlakuan non-diskriminatif terhadap narapidana penyandang disabilitas.

2. Kendala dalam Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas. Meskipun terdapat upaya untuk memenuhi hak narapidana penyandang disabilitas, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan, antara lain: 

a. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai penanganan narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. 

b. Tidak terdapat data yang akurat mengenai jumlah narapidana penyandang disabilitas.