COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.
Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.
Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.
Penyakit ini dapat memberikan sangat banyak ancaman diberbagai bidang. Contohnya adalah semakin banyak orang yang menghiarukan covid 19 ini maka angka positif corona juga akan semakin meningkat. Semakin naiknya pasien covid, itu dapat membuat kerugian dikarenakan banyak para pekerja yang di PHK dari perusahaan. Mengapa bisa terjadi? itu dikarenakan perusahaan tidak mampu membayar para pekerja.
Pandemi ini juga menjadi ancaman besar yang dapat merugikan negara dan rakyatnya baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di Indonesia.
Bidang Politik
Pilkada Indonesia 2020 yang rencananya akan diadakan pada 23 September ditunda, dan Komisi Pemilihan Umum Indonesia mengusulkan penundaan paling cepat hingga 9 Desember, yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei. Anggaran pemilu sebelumnya yang sekitar US$550 juta dialokasikan kembali untuk pengelolaan dan pengendalian pandemi.
Selain Pilkada, dampak yang paling dirasakan pada bidang politik adalah teguran dari Presiden Joko Widodo kepada jajaran menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Teguran disampaikan dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni karena program dan dana yang dikucurkan tidak mengalir secara optimal hingga ke masyarakat.
Teguran yang disampaikan juga bermuara pada implikasi politik, yakni perombakan kabinet hingga pembubaran lembaga negara yang juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Langkah ini akan diambil jika diperlukan dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi darurat akibat Covid-19.
Strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapai ancaman di bidang Politik adalah tetap menjaga stabilitas politik agar tidak runtuh di tengah ancaman krisis multidimensi. Mengadakan reformasi Lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peran dengan benar.
Bidang Ekonomi
Dampak dari Covid-19 juga turut dirasakan di bidang ekonomi, seperti penutupan kegiatan usaha untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang juga berdampak pada besarnya jumlah pekerja yang harus dirumahkan.
Peneliti dari Institute of Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah memperkirakan angka kemiskinan pada September 2020 naik menjadi 10,34 persen karena dampak pandemi COVID-19.
untuk menghadapi ancaman dibidang ekonomi Kembali menata sektor ekonomi seiring relaksasi pembatasan sosial.
Sosial Budaya
Widjajanti mengatakan, kajian ini berkaitan dengan studi masyarakat digital dilihat dari sisi sosial dan budaya. "Sisi ini merupakan fenomena masyarakat era digital dilihat dari sisi sosial budaya, adalah berbeda apabila dibanding dengan kajian yang berkaitan dengan kesehatan", katanya. Widja menambahkan, dengan penyebaran virus yang dianggap bisa terjadi melalui kontak fisik, serta kebiasaan-kebiasaan sosial yang umum pun terpaksa harus dihindari demi mencegah penyebaran virus yang lebih luas. " Masyarakat terpaksa mengubah kebiasaan sosial, kareana regulasi social distancing dan lockdown telah membuat digital menjadi ruang publik yang mengaitkan individu dan masyarakat menjadi hal yang penting", ungkap Widja.
Sependapat dengan Widja, peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, Ubaidillah menyatakan di masa pandemi ini, melalui teknologi digital masyarakat dapat mengakses informasi di mana pun selagi memiliki akses teknologi dan bahasa terkait perkembangan COVID-19. "Masyarakat dapat membandingkan pola penanganan di Indonesia dengan negara-negara lain, hal ini merupakan penyampaian informasi ke publik secara benar dan baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan transparansi dalam penanganan pandemi COVID-19", lanjutnya,
Keamanan
DIREKTUR Eksekutif Center of Intelligent and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan, bukan hanya kesehatan dan ekonomi, tapi ikut juga menyentuh sisi pertahanan dan keamanan negara. Hal itu ditegaskannya saat meluncurkan buku karyanya berjudul Perang Global Melawan Corona : Perspektif Intelijen yang dibuat bekerja sama dengan Lembaga Kajian Nawacita.Â
"Dampak yang ditimbulkan covid-19 ini sangat kompleks. Banyak pihak menyatakan bahwa virus korona adalah senjata biologis yang sengaja diciptakan pihak tertentu untuk menimbulkan kekacauan global untuk menuju pada titik keseimbangan baru," kata Simon, panggilan akrab Ngasiman, Kamis (16/7).Â
Menurut Simon, Indonesia tidak dapat memandang bahwa covid-19 sebagai situasi ancaman kesehatan semata. Ada perspektif lain yang perlu ditelusuri dan diperdalam lebih lanjut. Simon melalui bukunya tersebut juga mengimbau supaya negara dapat lebih siaga dalam menghadapi ancaman wabah, seperti covid-19.Â
"Dari sisi dunia intelijen dan pertahanan, pemerintah perlu memperkuat pertahanan biologi (biodefense) pada tugas operasi militer. Ini merupakan upaya pertahanan terhadap agen biologi yang digunakan sebagai senjata oleh pihak yang konflik serta terhadap penyakit infeksi endemis," katanya.
Sumber:
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
