Public Private Partnership dalam Pembangunan Infrastruktur

Public Private Partnership juga diartikan sebagai kerjasama yang melibatkan sektor swasta. Dengan adanya pihak swasta yang masuk ke dalam proyek pembangunan pemerintah menyebabkan banyak munculnya kontrak-kontral antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Dengan munculnya kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam alokasi investasi dan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang baik.

Tetapi kenyataannya, ternyata kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta tidak selalu berdampak positif karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Dimana pemerintah memiliki kepentingan yang bersifat sosial masyarakat, sedangkan pihak swasta memiliki kepentingan hanya untuk memperoleh keuntungan. 

Disisi lain, Public Private Partnership juga memberikan manfaat yaitu dapat meningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik, perawatan sarana dan prasarana dengan baik, memberikan inovasi dalam penyediaan infrastruktur, dan pengelolaan dana pembangunan infrastruktur menjadi lebih efisien.

Bisa dikatakan keberadaan dana APBN ataupun APBD untuk menyediaakan segala fasilitas atau sarana dan prasarana sangatlah terbatas. Adanya Public Private Partnership dapat membantu dan mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi guna mensejahterakan kelangsungan hidup masyarakatnya. Konsep PPP dapat dilakukan jika dana APBN atau APBD tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang akan tertera pada kontrak antara pemerintah dan pihak swasta.

PPP dikatakan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah daerah yang mengalami atau memiliki dana terbatas tetap dapat melakukan pembangunan infrastruktur daerahnya dengan bekerjasama dengan pihak swasta. 

Bentuk hubungan pemerintah dengan PPP  dalam pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan kerjasama yaitu pembangunan jalan, pengairan, transportasi, air limbah, air minum, telekomunikasi, ketenagalistrikan, serta infrastruktur minyak gas dan bumi. Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Dalam pembangunan infrastruktur terdapat prinsip Build Operate Transfer (BOT) yang sering digunakan dalam kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dengan jangka waktu tertentu. BOT menjadi konsep yang paling efektif untuk digunakan. Mengapa dikatakan efektif? Pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan dengan bantuan pihak swasta meskipun dana pemerintah minim dan tanpa kehilangan dana APBN.

Salah satu contoh penerapan Public Private Partnership dengan prinsip  Build Operate Transfer (BOT) telah dilakukan oleh pemerintah Sidoarjo yang bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Indraco. 

Kerjasama ini dilakukan untuk pembangunan infrastruktur pembangunan Suncity Plaza Sidoarjo pada tahun 2003. Kerjasama tersebut telah mengeluarkan kontrak perjanjian antara pemerintah sidoarjo dengan PT. Indraco.

Kerjasama ini telah memberikan keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memanfaatkan lahan yang sudah tidak terpakai tanpa mengeluarkan anggaran dana sedikitpun. 

Hal tersebut dapat terjadi karena anggaran telah ditanggung oleh pihak swasta dengan fasilitas dan bangunan yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pemerintah setelah kontrak perjanjian kerjasama berakhir.