3. Â Â Â Pasal 407 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama l0 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI. Sebagai penjelas bahwasanya besaran pidana denda kategori IV adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Kategori V adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Kategori VI adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi Setiap Orang yang tanpa hak:
a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetqjuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Tersahkannya sejumlah pasal yang menjadi landasan penjatuhan sanksi hukuman bagi pelaku tindak Revenge Porn menjadi alasan kuat bahwa kasus terkait dapat ditangani oleh penegak hukum. Massif nya dampak yang diderita oleh korban menjadi terang bahwasanya negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak nya serta memberikan pelayanan hukum yang terpadu dan terintegritas.
