Mohon tunggu...
Zezi Musodik
Zezi Musodik Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa S1 Mercubuana - NIM 41420120116

Kampus UMB Dosen Pengampu Prof. Dr, Apollo, M.Si.Ak Jurusan Teknik Elektro Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

K14_Emile Durkheim, Hukum dan Realitas Masyarakat

1 Juli 2024   13:22 Diperbarui: 1 Juli 2024   13:22 166
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber : Modul 14_Prof. Dr. Apollo M. Si. Ak UMB

Pentingnya Memahami Perilaku Sosiologis

Memahami perilaku sosiologis penting untuk:

Mengembangkan kebijakan publik yang lebih efektif.

Mempromosikan kohesi sosial.

Mencegah kejahatan dan perilaku antisosial lainnya.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


Korupsi di Sekolah: Studi Kasus dan Pendekatan Sosiologis

Korupsi di sekolah merugikan finansial institusi pendidikan, mengganggu proses belajar, merusak moral siswa, dan menurunkan kualitas pendidikan. Bentuk korupsi yang sering terjadi termasuk penyalahgunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), penggelapan anggaran, pungutan liar, dan manipulasi pengadaan barang.

Sekolah X di kota besar Indonesia menerima dana BOS untuk mendukung operasionalnya. Namun, audit internal dan keluhan menunjukkan adanya penyalahgunaan dana:

Penggelembungan Harga: Barang dibeli dengan harga lebih tinggi dari pasar.

Barang Fiktif: Beberapa item yang dilaporkan dibeli sebenarnya tidak ada.

Pungutan Liar: Pungutan tambahan dari orang tua siswa meski dana BOS mencukupi.

Laporan Keuangan Fiktif: Laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan.

Analisis Sosiologis

Pendekatan sosiologis membantu memahami bagaimana korupsi terjadi dan bagaimana hukum dapat mengatasinya.

Fakta Sosial: Norma dan nilai yang toleran terhadap praktik korupsi dan budaya institusi yang tidak transparan mendorong korupsi.

Solidaritas Sosial: Di masyarakat dengan solidaritas mekanik, korupsi lebih mudah terdeteksi, sedangkan dalam solidaritas organik pengawasan lebih sulit.

Anomie: Perubahan besar atau krisis dapat menyebabkan kekacauan norma, menciptakan ruang bagi korupsi.

Peran Hukum dalam Mengatasi Korupsi

Penetapan dan Penegakan Aturan

Untuk mengatasi korupsi di sekolah, diperlukan penetapan dan penegakan aturan yang tegas. Transparansi anggaran harus dijaga melalui aturan yang jelas tentang penggunaan dana BOS, memastikan setiap pengeluaran didokumentasikan dan diaudit secara terbuka. Selain itu, sanksi hukum yang tegas harus diterapkan bagi pelaku korupsi untuk menciptakan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan dan sosialisasi juga memegang peranan penting dalam pencegahan korupsi. Pelatihan anti-korupsi harus diberikan kepada kepala sekolah, guru, dan staf untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya transparansi dan integritas. Kampanye kesadaran perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif siswa, orang tua, dan masyarakat dalam melaporkan dan mencegah praktik korupsi.

Mekanisme Pengawasan

Pengawasan yang efektif dapat dicapai melalui audit rutin yang dilakukan oleh pihak independen terhadap penggunaan dana BOS. Selain itu, mekanisme pengaduan yang aman dan perlindungan bagi pelapor harus disediakan untuk memastikan bahwa individu yang melaporkan tindakan korupsi tidak mengalami intimidasi atau pembalasan. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat, tindakan korupsi dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani dengan tepat.


Kesimpulan

Korupsi di sekolah, seperti yang terjadi di Sekolah X dengan penyalahgunaan dana BOS, merugikan institusi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan sosiologis, kita dapat memahami bagaimana norma, nilai, budaya institusi, dan kondisi anomie memengaruhi perilaku koruptif. Hukum berperan penting sebagai sarana kontrol sosial untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan masyarakat melalui penetapan dan penegakan aturan, pendidikan dan sosialisasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Untuk mengatasi korupsi di sekolah, perlu adanya transparansi anggaran, sanksi hukum yang tegas, pelatihan anti-korupsi, kampanye kesadaran, audit rutin, dan perlindungan bagi pelapor. Upaya ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Referensi :

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun