Di level tertinggi rasa kecewanya saat menyampaikan arahan, Jokowi mengatakan rela menggadaikan harga diri politiknya untuk meneken perpu atau perpres, semata-mata agar stimulus ekonomi cepat digelontorkan untuk kemaslahatan bersama. Suatu bentuk kepasrahan sekaligus perintah tak terbantahkan, yang harusnya dimaknai sebagai sinyal tanda kerja keras oleh para menteri yang ada dalam kabinet.
Ancaman Pembubaran Lembaga dan Bongkar Pasang Menteri
Waktunya kerja keras. Seperti itulah mungkin inti utama dari kemarahan dan arahan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna minggu lalu. Kerja keras dan kerja nyata yang selama ini digaungkannya sebagai tagline kabinet, terbukti mandek selama dalam proses pengerjaan. Seolah menutupi rasa malu karena tagline kerjanya selama ini dianggap biasa saja oleh para bawahan, kritik paling pedas pun akhirnya keluar dari mulut Jokowi di pengujung arahannya, tidak ada progress signifikan! Â
Apakah artinya Jokowi secara implisit mengakui kegagalan kabinetnya mengelola negara di masa krisis?
Usai kenyataan pahit itu disampaikannya, Jokowi mengingatkan ia bisa saja mengambil langkah paling extraordinary, yaitu membubarkan lembaga atau membongkar pasang kedudukan menteri alias reshuffle. Bukan tidak mungkin, langkah kedua benar-benar akan diambil bila tidak ada kemajuan yang ditunjukan oleh menteri maupun kementerian dalam beberapa waktu ke depan.
Menteri yang Kena Sentil dan di Bawah Bayang-Bayang Reshuffe
Walaupun secara langsung Jokowi menyentil Kementerian Kesehatan dan secara otomatis menyenggol pula Menkes Terawan, bukan berarti menteri-menteri lain bisa bernapas lega. Tercatat selama kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, hampir sebagian besar menteri kabinet menjadi sorotan publik karena dianggap "nganggur" atau bahkan "hilang" dari peredaran.Â
Menteri yang dianggap "mengganggur" seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Â dan Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki, yang dipertanyakan kiprahnya selama pandemi berlangsung.
(sumber: infografis pintarpolitik)
Belum lagi deretan nama menteri yang dianggap salah membuat kebijakan, dimulai dari Menkumham Yasonna Laoly yang membebaskan ribuan napi untuk mencegah corona, namun pada akhirnya justru membuat angka kriminalitas tinggi dan meningkat. Lalu Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang dianggap tidak mampu berbuat apa-apa ketika pembagian bansos kepada masyarakat chaos di lapangan.Â
Dan, yang teranyar adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang ramai didemo masyakarat karena memberikan kelonggaran Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok masuk ke tanah air.
