Sudah Adilkah Pembangunan di Negara ini?

Tanggal 17 Agustus 2014, Republik Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-69. Perjuangan jutaan rakyat dan pejuang bangsa yang berhasil mengusir penjajah dari Bumi Pertiwi tentu memiliki jasa yang besar. Namun, sepanjang 69 tahun berlangsung, lika-liku kehidupan Indonesia sebagai sebuah bangsa lebih sering terasa pahit ketimbang manis.Aspek sentralisme kepemimpinan politik dan ekonomi dari Jakarta begitu kental dan mendominasi Indonesia. Seakan Indonesia adalah Jakarta, dan Jakarta adalah Indonesia. Banyak hasil kekayaan alam di berbagai daerah di Indonesia, terutama di luar pulau Jawa, disedot pemerintah pusat. Untuk kemudian 80% di antaranya dipakai untuk membiayai pembangunan di Jakarta dan daerah-daerah pulau Jawa. Otonomi memang sedang berlangsung saat ini.

Namun, otonomi daerah tak kunjung dibarengi dengan desentralisasi keuangan dan penggarapan potensi ekonomi. Daerah-daerah di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, misalnya, merupakan daerah industri berbasis perkebunan kelapa sawit, bertahun-tahun harus mengalami berbagai cukai, termasuk cukai ekspor sawit oleh pemerintah pusat di Jakarta. Tapi lihatlah pembangunan infrastruktur di pulau-pulau itu: jalan tol Trans-Sumatera entah jadi atau tidak; kereta api Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi nyatanya hanya melalui beberapa kabupaten di dua propinsi saja. Belum lagi Papua dan Papua Barat yang alamnya disedot, tapi sampai sekarang tak punya jalur keretaapi dan tol yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.Nah, kalau pulau Jawa? Saat ini saja pemerintah sangat antusias membangun jalan tol yang sangat panjang, dari propinsi Banten, lalu disambung ke Jakarta, dan berakhir di Surabaya.Heran, apakah kita di luar Jawa ini tak dianggap bagian dari Indonesia ya? Sampai kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapakah kita yang ada di luar pulau Jawa ini bisa "semeriah" pulau Jawa dalam pembangunan fisik?