“Mampu enggak orang gaji Rp3 juta bayar cicil Rp200 juta. Tanpa bunga aja enggak sanggup kok. Makanya kami mau buat satu model yang kami subdisi habis. Hanya bayar Rp5 ribu-Rp15 ribu,” jelas Ahok. sadar bahwa untuk memenuhi kebutuhan warga tidak cukup, maka Pemda DKI akan memberi fasilitas KJP, bus gratis dan juga dokter.
Konsep II, rumah susun dengan harga kost. Rusun tersebut bakal dibangun di atas terminal atau stasiun LRT dan MRT.
Hunian dengan jenis ini diperuntukkan untuk para pekerja yang punya rumah di kawasan penyangga. Tujuannya adalah untuk dapat menghemat waktu dari para pekerja.
Konsep III, rusun seperti ini diperuntukkan untuk masyarakat yang punya gaji sekitar Rp 10 juta ke atas.
Rusun ini bakal dijual dengan sistem cicilan yang tak menghitung harga tanah.
“Tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain,” ucap Ahok. Rusun tersebut hanya dapat dijual usai 20-30 tahun, itu pun ke Pemda dengan harga sesuai dengan NJOP yang berlaku.
Konsep IV, Ditawarkan kepada para pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik, diatas tanahnya dibangun apartemen
Pemilik tanah diberikan ganti dengan memperoleh Unit apartemen dengan luas tertentu sesuai dengan kepemilikan tanahnya, “Kamu boleh jual, boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah,” ungkap Ahok.
Sementara Pengembang untuk apartemen atau hunian yang didirikan oleh swasta mengikuti kaidah kaidah dan pola bisnis diantara mereka, namun Ahok akan meminta partisipasi para pengembang dengan menyediakan dana CSR untuk disalurkan bagi pembangunan Rusunawa.
Memberikan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, namun meminta Pengembang Real estate sebagai modal perbaikan perumahan bagi warga yang tidak mampu, nuansa subsidi silang tergambar jelas.
Penghuni Rusun memang masyarakat yang berpenghasilan rendah, namun mental dan kehormatanya tetap harus diakui dan dijaga, itulah sebabnya pembayaran sewa adalah mutlak sebagai bentuk penghargaan kepada warga atas kedaulatannya.