Bukan hanya Koalisi gabungan saja, bahkan posisi opposisi kekuasaanpun akhirnya tidak efektip dan cenderung menjadi kabur garis batas demarkasinya. PDIP dan Gerindra serta partai2 lain dibelakangnya yang berdiri dan berperan sebagai Opposisi telah gagal diperankan oleh para petinggi partai, demi melanggengkan kepentingan pribadi dan golongannya.
Harapan Rakyat terhadap Jokowi jelas merupakan titik balik dari kondisi yang kini telah merusak seluruh tatanan yang seharusnya berjalan, Pemegang kekuasaan serta opposisi yang berimbang dalam menjalankan roda penyelenggaraan kekuasaan negara yang terselengara terjamin check and balance.
Kunci dari semuanya adalah penyimpangan fatal terhadap arti dan maksud Koalisi dan Opposisi, pengertian kerjasama yang kemudian menjadi konspirasi kejahatan, politik dagang sapi yang mempertukarkan jabatan dengan penguasaan anggaran, politik balas budi yang diartikan pembiaran penyelewengan dan pelanggaran hukum dan aturan yang berlaku. oleh karena itu memang menjadi masalah yang tidak mudah dilampaui oleh Bangsa Indonesia.
Melanggengkan koalisi berjamaah terlihat nyata, dengan berhasilnya menyusun UU PilPres yang terkait dengan PilLeg, yang jelas memberi ruang terjadinya negosiasi dan kerjasama didalam koalisi bagi bagi kekuasaan dan rejeki.
Padahal kenyataannya bahwa Pileg dan Pilpres merupakan peristiwa dengan maksud dan tujuan yang berbeda, namun dengan segala daya upaya terus dipertahankan dengan mengkaitkannya Pileg dan Pilpres.
UU Pilpress mengenai presidensial treshold adalah upaya yang bukan realitas dalam kehidupan demokrasi yang sedang dibangun, yang terus di dengungkan dan di uapayakan untuk dilanggengkan, sementara secara Konstitusi jelas sudah tidak lagi memiliki legitimasi ketika dinyatakan hapus pada tahun 2019 nanti.
SBY mesti menyadari bahwa pola koalisi yang dibangunnya selam ini, telah melahirkan kejadian korupsi dan mega korupsi berjamaah, pola koalisi yang semacam itulah merupakan wahana terjadinya money politics, bagi bagi kekuasaan dan kesempatan, bagi bagi rejeki dan opportunity.
Akankah kita terus membiarkan konspirasi dengan pola koalisi yang didadsari oleh politik uang dan balas budi, yang akan melahirkan konspirasi korupsi berjamaah diantara kekuatan politik yang menguasai penyelenggaraan negara.
Kini Bangsa Indonesia menghadapi situasi untuk memilih untuk terus melanjutkan perubahannya atau akan membiarkan adanya penyelewengan terhadap penyelenggara negara yang tidak realitas dalam kehidupan bangsa indonesia serta sudah kehilangan legitimasi konstitusinya.
Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !
Jakarta 20 April 2014
