Lepas Tanggung jawab, kayaknya sudah menjadi karakter dasar Partai Demokrat dan juga SBY, tak tahu bagaimana prosesnya, namun kesimpulan Partai Demokrat berdiri netral dan tidak ikutan berpartisipasi dalam Pemilu adalah Posisi konyol.
Partai Resmi yang dilindungi undang undang dengan menggunakan segala fasilitas Publik, malah menghianati masyarakat sendiri, dengan tidak bersedia menampung aspirasi yang akan disampaikannya pada pemilu Presiden mendatang.
Hak mendirikan partai sekaligus juga memiliki kewajiban mengikuti aturan dan peraturan yang diatur undang undang, termasuk mengadakan dan mengikuti Pemilu,.
Susah payahnya fasilitas publik yang disediakannya untuk kegiatan kepartaian seolah hilang tak menjadi manfaat bagi kepentingan seluruh rakyat.
Bahwa Partai sejatinya adalah Asset publik milik masyarakat, sebagai tempat berkumpul dan memberikan serta menyalurkan aspirasinya, jadi Partai adalah sarana umum melayani kehendak rakyat dalam rangka menyalurkan keinginannya.
Partai bukan milik kelompok dan golongan apalagi milik pribadi, Partai adalah organisasi politik yang didirikan dari rakyat untuk rakyat yang juga harus dikembalikan kepada rakyat, dengan mempertanggung jawabkan semua kegiatannya dihadapan rakyat.
Bukan hanya pendukung dan pengurusnya saja yang peduli terhadap partai, namun seluruh masyarakat memiliki kepentingan untuk menyalurkan aspirasinya, tentu akan sangat peduli.
Oleh karena itu perbuatan yang menganggap Partai sebagai milik pribadi dan kelompok serta golongan adalah perbuatan yang tidak senonoh, yang harus segera dihapus dari peta perpolitikan nasional, mendudukkan Partai dan mengembalikannya sebagai lembaga yang fungsional didalam masyarakat.
Contoh buruk dari Partai Demokrat yang dipimpin SBY sebagai Presiden dengan keputusan bersikap netral dalam pemilu presiden merupakan perbuatan melawan hukum dan mengabaikan kepentingan aspirasi rakyat yang barangkali akan meyalurkannya melalui Partai Demokrat.
Netral dalam istilah Pemilu jelas GolPut, PD dan SBY telah mempelopori gerakan GolPut sebagai sikap tidak menerima Pemilu yang ada.
GolPut bukan kesalahan dan bukan kejahatan, namun pilihan bagi warga masyarakat, namun Partai jelas harus ada didalam koridor UU Pemilu, dengan konsekwen menjalankan UU ikut serta memeriahkan dan mensukseskan pemilu,
Kekalahan dan kemenangan dalam pemilu semestinya diletakkan sebagai kesuksesan Rakyat memberikan aspirasinya dan menghasilkan pilihan yang dikehendalki rakyat saat pemilu diadakan.
Tidak serta merta menjadi tolok ukur ikut dan tidaknya pemilu, adalah pikiran picik menganggap prediksi hasil pemilu menjadi tolok ukur ikut dan tidaknya partai berpartisipasi.
Posisi Netral pada kasus yang ekstrim digolongkan kepada upaya PD dan SBY memboikot pemilu, bersifat tidak kooperatif terhadap hasil pemilu.
Kekalahan dalam pemilu hannyalah hasil kesimpulan kehendak rakyat tidak tertarik dengan platform yang ditawarkan oleh kandidat.
Seharusnya segera dilakukan revisi secepatnya, karena jelas memposisikan diri Netral berarti menjadi Gol Put dan memposisikan diri memboikot Pemilu,
Nah Kalau SBY sebagai presiden bagaimana, kan aneh jadinya, kalau SBY sendiri netral dan memboikot Pemilu yang diadakan atas pertanggung jawaban dalam tugas utamanya sebagai Presiden.
Saya rasa pada pemilu 2009 yang lalu, Presiden SBY sangat aktip dalam pemilu Pres.
Absurd, Membiarkan Partainya sendiri memboikot Presiden yang berasal dari Partainya sendiri.
Sebaiknya diluruskan, dengan mencabut pernyataan Netral dan dengan tegas ikut berpartisipasi dalam pemilu, ikut di barisan mana, atau kalau mampu mencalonkan presidennya sendiri.
Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !
.
Jakarta, 21 Mei 2014
.
Zen Muttaqin.
.
