"Obor Rakyat" Didalangi oleh Istana?

sumberfoto,www.mediaindonesia.com

Semakin dekat dengan hari H pemilihan Presiden 9 July, bukannya semakin tenang dan established, malah semakin terguncang guncang seolah oleng, kadang timbul keraguan apakah bisa dan mampu di lewati.

SBY sebagai Partai Demokrat ataupun sebagai Presiden yang disebutkan menempati posisi netral dan tidak akan berpihak kepada kedua capres yang sedang bertarung, ternyata memang sulit melepaskan diri dari kecenderungan kepihakan yang dikatakannya sendiri.

Indikasi indikasi itu begitu nyata terlihat ketika JK dilarutkan serta dihubungkan dengan perpres perumahan mantan Wapres, dan sangat kentara ketika disebutkan hanya JK seorang, padahal Perpres berlaku umum dan berlaku untuk siapa saja asal memenuhi aturan yang ada.

Indikasi indikasi yang memojokkan salah satu Capres Jokowi melalui jaring resmi Istana, adalah keterlanjuran yang amat mengganggu independensi Presiden sebagai pelaksana Pemilu Presiden mendatang, sekaligus penanggungjawab keberhasilan Pemilu.

Bahkan akhir2 ini tidak ada yang mengira dan menduga ternyata Tabloid Obor Rakyat yan nyata nyata menyerang secara brutal dan pribadi sifatnya kepoada Capres Jokowi, terindikasi didalangi oleh pihak istana.

hal ini diungkap oleh Inilah com yang memuat Pengakuan jurnalis pengelola Tabloid obor Rakyat, ,

Yang berisi pengakuan seorang terduga pembuat tabloid obor Rakyat atas nama kolomnis portal berita inilah.com, Darmawan Sepriyossa akhirnya angkat bicara, di media tempat dia bekerja dengan sangat rinci dan jelas menerangkan asal muasal keterlibatannya dalam mengelola Tabloid Rakyat.

Setyardi adalah orang kenalannya yang emberi pekerjaan mengelola tabloid rakyat, dan merupakan salah satu pejabat dari Istana,  Setiyardi bilang, dengan meruyaknya tulisan-tulisan kritis di dunia maya, baik dari situs-situs berita maupun laman sosial media, persoalan bahan sebenarnya tak begitu sulit-sulit amat. Saya akui, pendapat itu ada benarnya juga.

“Kita ambil saja tulisan-tulisan kritis yang berseliweran di Fesbuk, Twitter, kan banyak,” kata Setiyardi. “Kan nggak semua warga negara Indonesia punya akun fesbuk dan sehari-hari internetan.” Artinya, Setiyardi berniat membagikan tulisan-tulisan kritis itu kepada mereka yang tak terlalu akrab dengan internet, dalam bentuk media cetak.

Sudah jelas sumber beritanya sangat naif, dan tersebar di media media sosial yang tak jelas tujuan dan maksudnya, bahkan banyak tulisan2 tidak layak tanpa tanggungjawab, kok tega teganya dijadikan sumber pemberitaan, sementara pelaku adalah seorang profesional dibidang jurnalis.

Namun dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah semua berita disaring berdasar atas seluruh kegiatan dan aktifitas penghujat dengan konteks Jokowi saja, tak menyinggung sama sekali Capres lainnya, artinya memang Tabloid itu dibuat khusus, untuk memberitakan hujatan hujatan yang dialamatkan kepada jokowi, yang diperoleh dari sumber2 media sosial internet, yang jelas2 tak memiliki kredibilitas sebagai sumber berita.

Semangat Diskriminatip dan membuat tabloid hanya khusus untuk menyerang seseorang, adalah perbuatan pidana, termasuk pemalsuan identitas, penggelapan identitas adalah pelanggaran HAM berat. Tidak hanya sekedar pelanggaran pidana dan pencemaran nama baik, namun meru[pakan upaya pembunuhan karakter dalam kehidupan nyata.

Upaya menghentikan kegiatan seseorang adalah pelanggaran HAM berat, sama dengan merampas kebebasan mengekspresikan diri dan berkembang, dengan menggunakan sarana media cetak.

Kini sudah terjadi dan terkuak, kejadian ini mau tidak mau, suka tidak suka jelas mengarah kepada perbuatan yang systematis, dengan memerlukan dana untuk mewujudkannya, yang tentu harus segera di selesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keterlibatan SBY dan Istana segera di klarifikasi karena jelas jelas memiliki potensi menghentikan proses pemilu, mengingat begitu besar kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga Kepresidenan, SBY harus segera membersihkan diri dari keterlibatannya terhadap kasus Tabloid Obor Rakyat ini.

Pelanggaran HAM akan menjadi semakin nyata dan keras, apabila hal ini dilakukan oleh jaringan kekuasaan oleh penguasa.

Namun semua mesti dihitung dan perhitungkan dengan manfaat dan mudhorotnya, apabila Pemilu tergagalkan dan tak layak untuk dilanjutkan.

Rakyat tak pernah kehilangan apa apa, selain kehiangan waktu untuk menata kehidupan untuk masa depan, namun tertunda lebih baik daripada mengandung masalah dibelakang hari dan ustru timbul kekerasan bukan hanya kekerasan media tapi bisa berlanjut kepada kekerasan fisik dan senjata.

Rakyat Indonesia tidak akan pernah mungkin beranjak dari tempatnya, akan tetap pada posisi yang tak bisa diganggu gugat, tertancap ada ditanah air, tidak akan pergi kemana mana, tak akan pernah mengingkari keberadaannya..

.

Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !

.

Jakarta, 16 Juni 2014

.

Zen Muttaqin.

.