Pengangguran merupakan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks di Indonesia, mempengaruhi jutaan penduduk negara ini setiap tahunnya. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dengan tujuan utama untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Berikut adalah berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan pengangguran di Indonesia :
1. Program Kartu Prakerja
Salah satu inisiatif terkini pemerintah Indonesia adalah Program Kartu Prakerja, yang diluncurkan pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan online dan subsidi biaya pelatihan. Peserta dari berbagai latar belakang dapat mengakses pelatihan dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi hingga keterampilan soft skills, dengan harapan mereka dapat lebih siap menghadapi pasar kerja yang kompetitif. Sehingga masyarakat tidak selalu mengharapkan uluran tangan dari pemerintah
2. Reformasi Sektor Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah Indonesia juga fokus pada reformasi sektor pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan formal, pendekatan yang lebih terintegrasi antara pendidikan dan industri, serta pengembangan program pelatihan vokasional yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Sehingga diharapkan masyarakat bisa bekerja sesuai kebutuhan yang ada di pasar kerja dan bisa bekerja dengan produktif serta membantu perusahaan didalam persaingan global.
3. Insentif untuk Pengusaha dan Investasi
Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk pengusaha dan investor. Ini termasuk berbagai kemudahan perizinan, dukungan fiskal, dan insentif pajak untuk industri tertentu yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja.
4. Program Padat Karya
Dalam rangka mengurangi pengangguran struktural di pedesaan dan daerah terpencil, pemerintah telah mengimplementasikan program padat karya. Program ini berupa pemberdayaan masyarakat miskin untuk pemanfaatan sumber daya dan teknologi guna menambah pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan. Â tidak hanya memberikan kesempatan kerja sementara bagi masyarakat, tetapi juga membantu dalam pembangunan infrastruktur lokal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.
5. Penguatan Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat Sipil
Pemerintah juga menggencarkan upaya untuk memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mengatasi masalah pengangguran. Kolaborasi ini mencakup berbagai program CSR (Corporate Social Responsibility), magang, dan kerja sama proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang rentan terhadap pengangguran.
