Selama dekade terakhir, Indonesia telah terbelenggu oleh masalah serius berupa kerja sama rahasia yang melanggar hukum di antara berbagai pihak. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak adil, merugikan banyak orang lainnya. Praktik yang dikenal sebagai kolusi ini telah merambah ke berbagai sektor, dari politik hingga ekonomi, dan telah merusak tatanan kehidupan bernegara.
kolusi merupakan tindakan tidak etis di mana dua atau lebih pihak secara diam-diam berkolaborasi untuk melakukan aksi yang merugikan negara dan masyarakat. Biasanya, tindakan ini melibatkan pemberian suap atau manfaat pribadi lainnya sebagai balasan.
Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pasang surut. Meskipun ada kemajuan yang dicapai, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terus menjadi penghalang utama. Kemitraan rahasia antara pejabat pemerintah dan pengusaha seringkali mengakibatkan harga barang dan jasa yang tidak masuk akal serta penggunaan sumber daya negara yang tidak efisien. Akibatnya, perekonomian negara merugi. Pada tahun 2020, misalnya, pandemi COVID-19 yang memicu kontraksi ekonomi sebesar -2,07% juga memperparah masalah KKN di beberapa sektor.
Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kolusi, terutama melalui pendekatan "rem dan gas" selama pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, kolusi tetap menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan ini, dengan adanya upaya-upaya pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi di tengah krisis.
Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemitraan gelap antara kontraktor nakal dan oknum pejabat pemerintah telah menjadi rahasia umum. Mereka bekerja sama untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak sah. Proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan bendungan seringkali menjadi sasaran empuk bagi para pelaku KKN. Akibatnya, biaya proyek membengkak secara signifikan, kualitas konstruksi merosot, dan jadwal penyelesaian proyek molor. Tidak hanya merugikan keuangan negara, praktik KKN juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat menjadi korban karena harus menanggung beban biaya proyek yang tinggi tanpa mendapatkan manfaat yang optimal. Selain itu, infrastruktur yang dibangun dengan kualitas rendah berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. Lebih jauh lagi, KKN dalam proyek infrastruktur sering kali dibarengi dengan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Kontraktor nakal seringkali mengabaikan prosedur AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) demi mengejar keuntungan semata.
 Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku KKN. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi proyek-proyek infrastruktur di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan praktik KKN dapat ditekan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Upaya penegakan hukum terhadap praktik kolusi seringkali terganjal oleh masalah internal yang serius. Ironisnya, sistem yang seharusnya menjadi benteng terakhir melawan ketidakadilan justru seringkali menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Kolusi dan korupsi yang merajalela di kalangan aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan, telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hakim, jaksa, dan polisi yang seharusnya menjadi penegak kebenaran, justru seringkali menjadi aktor utama dalam permainan kotor ini. Rendahnya integritas dan kemandirian para penegak hukum, ditambah dengan adanya tekanan politik dan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, semakin memperparah situasi. Akibatnya, banyak kasus kolusi yang tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti secara serius. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana pelaku korupsi merasa aman karena dilindungi oleh aparat hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan berdampak negatif terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik negara.
Maka dari itu, agar pembangunan Indonesia semakin maju dan merata, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memberantas praktik kolusi yang masih menjadi permasalahan serius. Kebijakan yang tepat dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain kolusi, korupsi juga tak kalah penting. Korupsi yang merajalela selama satu dekade terakhir telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Praktik korupsi telah menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlemah kepercayaan publik, dan menghambat terwujudnya keadilan sosial.
Sebagai upaya serius dalam memberantas praktik korupsi yang merajalela, Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga independen ini didirikan dengan tujuan khusus untuk menyelidiki dan menindak tegas kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. KPK memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sejak didirikan, KPK telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota parlemen, hingga pengusaha. Dengan keberanian dan ketegasannya, KPK telah memberikan pukulan telak bagi jaringan korupsi yang selama ini sulit disentuh. Meskipun demikian, upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya resistensi dari pihak-pihak yang merasa terancam kepentingan ekonomisnya, serta upaya pelemahan terhadap KPK.
Walaupun telah ada lembaga seperti KPK yang bertugas memberantas korupsi, upaya ini seringkali terkendala oleh berbagai tantangan. Kolusi antara pejabat pemerintah dan penegak hukum, intervensi politik, serta kurangnya sumber daya menjadi hambatan utama. Selain itu, tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan ancaman terhadap integritas para pegawai KPK juga turut memperumit situasi.
