Berbicara tentang pemimpin, pikiran kita seringkali langsung tertuju kepada pucuk pimpinan di suatu wilayah. Presiden sebagai pimpinan tertinggi Negara, gubernur untuk provinsi, walikota untuk kota, bupati untuk kabupaten, dan sebagainya. Tidak salah, apalagi di tahun politik seperti tahun ini kata-kata pemimpin identik dengan tokoh politik yang memegang kebijakan di suatu wilayah.
Padahal, seseorang dikatakan pemimpin atau tidak bergantung pada pengakuan dari yang dipimpinnya. Meskipun seringkali pengakuan itu sendiri cenderung abu-abu. Sering karena keberpihakan golongan atau setidaknya keberpihakan sepemikiran.
Jika dimaknai demikian, seorang pimpinan wilayah tidak tentu menjadi seorang pemimpin. Begitu pula sebaliknya, seorang pemimpin tidak tentu seorang pimpinan wilayah. Sebab, kembali lagi ke awal, pemimpin itu soal pengakuan, sedangkan pimpinan itu soal jabatan.
Menilik sejarah panjang Sumedang yang hingga tahun ini telah berusia 437 tahun (dengan asumsi, penentuan hari jadi didasarkan pada waktu dimulainya kepemimpinan Prabu Geusan Ulun sebagai “Narendra” atau Raja Sumedang Larang, yaitu sekitar tahun 1578-1579 M.), ada sekitar 56 pergantian kepemimpinan.
Dari sekian banyak sosok yang pernah menjadi pemangku kebijakan di kabupaten yang saat ini terbagi dalam 26 kecamatan, 272 desa dan 7 kelurahan, ada beberapa sosok yang namanya memasyarakat. Selain karena kemasyhuran jasa-jasanya, kini beberapa nama diabadikan menjadi nama jalan, museum (Prabu Geusan Ulun), atau nama gedung (GOR Tadjimalela).
Diusulkan Pahlawan Nasional
Ada pula satu nama yang pernah diusulkan menjadi pahlawan nasional kepada pemerintahan pusat. Pada tahun 2011, dimulai pengusulan Pangeran Suria Atmadja atau Pangeran Mekkah (Bupati Sumedang 1883-1919) sebagai pahlawan nasional. Namun hingga kini, nama beliau masih tertunda untuk menjadi pahlawan nasional.
Bupati Sumedang terakhir yang bergelar pangeran ini karyanya banyak diakui. Tidak hanya oleh masyarakat Sumedang sendiri, tetapi oleh pemerintahan kolonial Belanda masanya.
Terbukti dengan pembuatan monumen Lingga sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa beliau di berbagai bidang, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, kesehatan, pendidikan dan banyak bidang lainnya.
Lingga ini juga yang menjadi ikon Sumedang dan dijadikan logo instansi pemerintahan yang menghiasi seragam PNS di kabupaten Sumedang. Sebuah pengakuan yang layak bagi bupati yang wafat dan dimakamkan di Ma’la, Mekkah tersebut.
Betapa tidak, beliau pernah menyusun buku “Ditioeng Memeh Hoedjan” yang di antaranya memuat gagasan beliau mengusulkan kemerdekaan bagi pribumi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Sekolah pertanian di Tanjungsari (kini SMK-PPN Tanjungsari) pun hingga kini bisa terus dimanfaatkan untuk mencetak generasi muda yang handal. Dan masih banyak jasa beliau yang patut diapresiasi setinggi-tingginya.
