Mohon tunggu...
Zamzam Nurjaman
Zamzam Nurjaman Mohon Tunggu... Mahasiswa - Student

Belajar

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Jika Oposisi dalam Pemerintahan Sedikit?

8 September 2024   21:21 Diperbarui: 8 September 2024   21:27 42
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Melihat Politik diindonesia, tidak bisa lepas kaitannya dengan partai politik. Ada bermacam macam partai politik yang ikut serta dalam meramaikan Pilkada tahun ini. Ada satu hal yang menarik dalam pilkada kali ini yakni bergabungnya partai-partai politik dari pihak yang kalah dalam pemilu kemarin menjadi satu koalisasi dengan partai pemenang yang Bernama Koalisi Indonesia Maju Plus/KIM PLUS. Dengan terbentuknya KIM-PLUS, maka pihak Oposisi hanya tersisa Satu partai saja, yakni PDI-Perjuangan. lantas apa dampaknya bagi kestabilan demokrasi jika pemerintah terlalu banyak partai koalisi dan hanya menyisakan sedikit partai oposisi?

Dalam demokrasi terdapat beberapa aliran/pendapat mengenai sejauh mana posisi demokrasi ada berada dalam control masyarakat. Pendapat pertama mengatakan posisi demokrasi hanya sebatas Pemilihan pemimpin saja. Pendapat ini banyak diusung oleh para teoretikus demokrasi, seperti Schumpeter (1975) dan Przeworski(1991). Pendapat kedua, memposisikan demokrasi bukan hanya Sebatas Pemilu saja, akan tetapi menjadi sebuah ideologi dan nilai yang harus di utamakan, seperti keadilan, kejujuran, persamaan hak, kebebasan dan partisipasi. Contohnya keberadaan partisipasi dan koreksi terhadap pemerintahan jauh lebih utama ketimbang pemilu.

Dari kedua pandangan diatas, pandangan kedua lebih ideal untuk di laksanakan dalam sebuah negara, dikarenakan pemimpin yang terpilih pasti akan membuat kebijakan yang belum tentu kebijakannya berkeadilan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu fungsi control system untuk mengkawal kebijakan pemerintah supaya tidak semena mena. Fungsi Social control bisa dilakukan oleh masyarakat langsung atau melalui partai politik yang beroposisi dengan pemerintah terpilih. Fungsi social control akan lebih maksimal jika dilaksanakan melalui sebuah partai politik karena Gerakan pengawalannya akan lebih terkordinir dan massif sehingga penyampaian aspirasi bisa dilaksanakan dengan baik melalui parlemen. terus Bagaiamana jadinya jika partai politik yang beroposisi hanya sedikit?, tentu saja akan berdampak pada social control yang tadi, pengawalan kebijakan tidak maksimal dan pemerintahan bakal cenderung oligarki dan hanya mementingkan kelompok tertentu saja.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun