Normalisasi "Orang Dalam"

Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 sedunia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan kisaran 278 juta jiwa. Dengan jumlah yang sebanyak itu dan jika dibarengi dengan kualitas SDM yang memadai, maka sumber daya manusia bisa menjadi faktor utama yang memberikan pengaruh dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

Menurut riset yang dilakukan oleh IMD (Institute for management development), World Talent Rangking negara kita berhasil menduduki posisi ke 47 dunia dari 64 negara yang dinilai. Tolak ukur pehitungannya ialah dari investasi dan pengembangan SDM, daya tarik bagi SDM asing dan tingkat kesiapan untuk mempertahankan SDM didalam negeri. Meskipun kita menduduki posisi ke 47, kita masih kalah jauh dengan negara malaysia yang menduduki posisi ke 33 diatas kita dengan jumlah sumber daya manusianya yang lebih sedikit dari negara kita yaitu berkisar 34 juta jiwa.

Pada tahun 2045 nanti, indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan jargon "menuju Indonesia Emas 2045", alasannya pada tahun itu, jumlah penduduk indonesia yang berusia produktif ada di kisaran 70% dan jauh lebih banyak dari pada usia yang tidak produktif yang berkisar 30%. Meskipun demikian, kita harus menyadari bahwasanya angka pengangguran dinegara kita saat ini masih tergolong tinggi, masih banyak masyarakat yang mudah terkena hoax, tingkat kemiskinan masih tinggi dan kualitas pendidikan dinegara kita masih rendah. Disamping itu maraknya budaya dan normalisasi Nepotisme/Ordal dalam berbagai sektor seperti dalam melamar pekerjaan, daftar sekolah/beasiswa bahkan dalam hal politik atau memimpin sebuah negara/organisasi juga sangat merugikan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsa.

Disisi lain Fenomena "orang dalam" juga masih dinilai baik jika metode yang digunakan tidak merugikan orang lain, misalnya dengan sistem rekomendasi yang mana orang yang direkomendasikan memiliki kemampuan dan kapasitas yang tepat. Sehingga pekerjaan/amanat yang diambil bisa dilaksanakan dengan baik. Yang salah itu, jika metode nya menggunakan suap menyuap atau merekomendasikan seseorang bukan berdasarkan kemampuan dan kapasitas, akan tetapi berdasarkan ikatan keluarga, status sosial dan lain sebagainya, jika hal seperti itu terjadi maka tidak ada jaminan amanat/pekerjaan yang diambil bisa dilaksanakan dengan baik atau bisa jadi hanya demi kepentingan individu bukan untuk kepentingan umum. Dampak negatif dari maraknya ordal juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, dimana masyarakat yang tidak memiliki akses/ordal terhadap suatu pekerjaan atau pendidikan, maka ia tidak akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama meskipun seseorang itu pintar, cerdas, berkompeten dan memiliki kapasitas. Hal ini sangat merugikan Apalagi bagi masyarakat bawah yang ingin merubah nasib hidupnya menjadi lebih baik.

Dari begitu banyaknya dampak buruk yang timbul dari fenomena normalisasi Ordal, penulis sangat pesimis jika negara kita akan menggapai indonesia emas 2045, karena indonesia  tidak akan bisa memanfaatkan bonus demografi jika permasalahan diatas belum terselesaikan, bagaimana juga indonesia bisa memanfaatkan jumlah usia produktif yang sedemikian banyaknya jika tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia?, dan bagaimana supaya sumber daya manusia di indonesia bisa berkualitas jika akses terhadap peningkatan kualitasnya (pendidikan/pekerjaan) masih terjegal oleh "orang dalam?",sungguh sangat memprihatinkan jika hal ini masih terjadi.

Padahal sebuah negara bisa maju jika tingkat pembangunan ekonominya tinggi, tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi bisa dilaksanakan jika kualitas sumber daya manusia nya tinggi, dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi bisa digapai dengan kualitas pendidikan yang tinggi juga. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Prof.Dr.H. Boediono seorang mantan cawapres zaman presiden SBY, ia pernah mengatakan bahwasanya kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci penting yang dapat menentukan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Atas dasar itulah budaya nepotis dan "Ordal" itu harus segera dihilangkan.