Mencermati dinamika pilpres yang lalu, jika peta koalisi tidak berubah, maka pemerintahan Jokowi-JK akan menghadapi "tantangan serius" dari koalisi merah putih, hal tersebut dapat dilihat jumlah kursi koalisi merah putih sangat dominan di DPR RI yaitu Lebih kurang 63%.
Kekuatan koalisi merah putih sudah pernah di uji cobakan dalam sebuah sidang DPR RI beberapa waktu yang lalu. Kondisi demikian tentu akan membuat Pemerintah sulit untuk menjalankan agenda dan programnya untuk 5 tahun yang akan datang. Pada Akhir Pemerintahannya, Pemerintahan Jokowi dan JK akan dianggap gagal, bukan karena tidak kompeten dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, akan tetapi oleh halangan politis dari koalisi merah putih yang tentu tidak mau menerima kekalahan dalam pilpres 9 Juli yang lalu.
Namun terdapat indikasi koalisi merah putih yg telah dipermanenkan dalam deklarasi menjadi tidak solid. Iindikasi-indikasi yang dapat dikalkulasikan diantaranya terdapat penghitungan akan kemungkinan Partai Golkar dan PPP untuk keluar dari Koalisi Merah Putih. Partai Golkar dan PPP sepertinya tidak biasa berada diluar pemerintah.
Beberapa elit Golkar secara pasti memihak dan mendukung Jokowi pada pilpres yang lalu. Pengaruh elit Golkar yang tidak mengikuti kehendak Partai Golkartersebut semakin menguat setelah KPU secara resmi menetapkan Jokowi-JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih (22 Juli 2014). Kecenderungan Golkar akan bergabung dengan pemerintah akan semakin kuat mengingat JK adalah mantan Ketua umum Partai Golkar yang bisa saja mendapatkan jabatan Ketua Umum Golkar itu kembali sebagai upaya menegaskan Golkar ada dalam pemerintahan.
Satu-satunya penghalang bergabungnya Golkar ke pemerintahan terletak pada "ego" ARB, jika ARB telah lengser dari Ketum Golkar maka penghalang tidak ada lagi. terdawapat wacana untuk memajukan waktu pelaksanaan Kongres Golkar sebelum pelantikkan Presiden nanti, maksud dari percepatan waktu Kongres tersebut dimaksudkan untuk memperjelas posisi Partai Golkar apakah mendukung atau menjadi oposisi terhadap pemerintah, namun jelas terdapat kecenderungan untuk mendukung pemerintah.
Sementara itu PPP sangat memungkinkan akan berpihak pada pemerintah, keputusan PPP dalam mendukung Prabowo-Hatta pada pilpres yang lalu dikarenakan "manuver" Suryadarma Ali yg membuat keputusan sepihak dan melenceng dari rekomendasi partai yang telah ditetapkan di Bandung. Kondisi faktual bahwa Suryadarma Ali yang menjadi tersangka dalam kasus haji akan membuat dirinya "didesak" untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua PPP. kita lihat saja bagaimana peta internal PPP berubah nanti!
Partai yg diprediksi "ogah" merapat ke pemerintahan adalah Gerindra, PAN dan PKS. Gerindra dan PAN akan enggan dengan dasar bahwa mereka adalah pihak yang benar-benar kalah dalam pilpres kemaren karena calon pasangan presiden dan wakil presiden berasal dari partai mereka.Gerindra sepertinya sangat sulit untuk menerima kekalahan Prabowo, sementara itu Hatta Rajasa sepertinya menerima keputusan dan penetapan KPU secara pribadi.
Sementara PKS akan enggan merapat ke pemerintah karena kristalisasi rivalitas mereka dengan Jokowi dalam waktu yang lama. Rivalitas tersebut telah dimulai ketika Jokowi menjadi Walikota Solo hingga terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Disamping itu terdapat keengganan ideologis PKS untk berdampingan dgn Ideologi PDI-P.
Jika ingin pemerintahannya berjalan dengan baik ke depan Jokowi harus merangkul semua pihak.JK akan memainkan perannya untuk menarik dukungan banyak partai politik dari koalisi Merah Putih. Faktor Pengalaman politik akan sangat menjadi titik perhatian dari upaya JK dalam melakukan pendekatan kepada beberapa Partai Politik untuk bergabung dan mendukung pemerintah.
Kita Lihat saja!
