Mengenai biaya pemilu legislatif ini,  tentu ada pendapat beragam. Satu pihak mengatakan,  inilah biaya yang pantas kita bayar kalau kita menginginkan sistem demokrasi. Pihak lain mengatakan,  harus dicari cara lain agar biaya pemilu tidak setinggi itu. Bagi pihak rakyat kecil yang di luar partai peserta pemilu dan yang merasa tidak ada keuntungan apapun  dari kegiatan ini akhirnya tinggal rasa heran saja ,  apa sih,  memilih angggota anggota DPD, yang entah apa kerjanya,  anggota anggota DPRD I & II ,  yang entah apa fungsinya,  memilih anggota anggota DPR yang banyak bolos,  tidur ketika sedang sidang dan banyak yang korupsi.
Pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Dengan sistem itu rakyat bisa partisipasi memilih pemimpinnya secara langsung. DPR maupun DPRD hanya diisi oleh orang-orang elit. Pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD justru mendorong politik uang dalam jumlah besar. sehingga rakyat tahu siapa calon pemimpinnya. Tidak seperti zaman Orde Baru, tiba-tiba sudah ganti bupati atau gubernur. Soal biaya ya itu risiko calon. Kalo takut biaya ya tidak usah maju.
Perlu sistem ketatanegaraan atau birokrasi yang tidak mengarah kepada sistem politik yang dibuat oleh beberapa parpol atau parpol tunggal. Sebab bila mengulang kembali sistem politik lama, sepertinya kurang adil. Dengan pilkada langsung, rakyat bersama-sama akan mengontrol jalannya pemerintahan, karena rakyat merasa memiliki. Sebaliknya pemimpin akan lebih perhatian karena merasa diberi amanah.
