Seringkali linimasa media sosial dihiasi dengan aneka #save ini atau #out itu. Bak jamur di musim hujan, atau mungkin lebih tepatnya saling adu slogan kerap dijumpai.
Motifnya bisa untuk mengajak semisal #saveKPK bisa juga bermakna menentang seperti yang dialami pelatih Timnas Garuda, usai kekalahan 0-3 dari Thailand. Beredar di media sosial #simonout!
Kukutip dari wikipedia.org. slogan adalah
motto atau frasa yang dipakai pada berbagai konteks (politik, agama atau komersial) sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan. Agar gampang diingat.
Kata slogan, berasal dari bahasa Gaelik yaitu sluagh-ghairm yang berarti "teriakan bertempur". Gegara baca ini, aku jadi ingat ujaran yang kerap dihadirkan saat pawai tujuhbelasan "Merdeka atau Mati!" atau "NKRI Harga Mati!".
Nah, masih menurut wikipedia, slogan itu bisa yang terlihat atau tertulis. Bisa juga berbentuk ucapan vulgar yang dipaparkan orator secara retoris. Karena tujuan hadirnya slogan adalah konsep retorika, upaya persuasif ide dan tujuan.
Satu contoh seperti saat pemilu, baik pilpres atau pileg kemarin. Rakyat nyaris kenyang dengan aneka retorika berbungkus slogan yang dilemparkan para Sloganers (orangnya, kubunyikan begitu), untuk kemudian pelan-pelan memuai di udara, atau malah menjadi biang yang menyulut kericuhan. Sehingga mulut, jari telunjuk plus jari jempol berlomba mencari tertuduh. Hiks...
.
Beberapa bacaan sejarah politik bangsa. Apalagi di era "Demokrasi Liberal" tahun 1950-an. Retorika politisi diukur berdasarkan ajuan bobot argumentasi saat di parlemen. Bukan dari wawancara yang menghasilkan polemik di masyarakat, atau paparan fakta-fakta pada sebuah talkshow! Eh, masa itu belum ada, ya? Haha..
Jadi, pertandingan argumen di parlemen lebih dominan pedagogis daripada demagogisnya. Sehingga produk yang dihasilkan tidak mengesankan sebagai transaksi elite partai, tapi pendidikan politik yang bermutu. Bukan pula berdasarkan banyaknya jumlah spanduk, banner atau apalah yang menghiasi pinggir-pinggir jalan.
Periode 1950-an itu, dianggap banyak pengamat politik Indonesia, sebagai satu masa ketika politik bekerja dalam kendali etika. Ada debat publik yang keras, bahkan berpolemik melalui surat kabar. Tetapi kehangatan sosial tetap terjaga.
Ada penghargaan terhadap kualitas kemanusiaan yang menjamin tidak terjadinya "pembunuhan karakter" akibat perselisihan politik.
Dalam kolomnya, Rocky Gerung (Tempo, 7 Agustus 2007) menyatakan. Politik pada saat ini, masih dilihat sebagai peralatan kekuasaan untuk jangka pendek. Bukan sebagai penerapan nilai-nilai demokrasi untuk peradaban jangka panjang. Ada yang sepakat? Kayaknya bakal debateble, ya?
Idealnya, ruang publik berfungsi secara beradab. Dan dinamika politik beserta aneka retorika dalam slogan yang diapungkan politisi, adalah sebagai inisiasi kebudayaan bukan pamer atau transaksi kekuasaan.
Menyerang adalah pertahanan terbaik! Taktikal timnas "samba" Brasil era pele, dijadikan acuan. Mesti lincah menyigi celah di lini pertahanan. Ini, adalah kredo para Sloganer kekinian.
Tak peduli! Apakah menghembus nasi yang sudah basi. Memompa ban kereta api, ataupun menggantang asap ke dalam karung goni. Selalu ada ruang!
Pertemanan sebatas uji nyali tingkat permainan. jika nyali habis, perlawanan usai. Segera ditutup senyuman dan terburu bertukar salam.
Aih! Sloganers akan hadir bak bumbu dapur pada ragam masakan. Bisa menjelma menjadi sahang yang pedas, jahe yang panas atau keras bak lengkuas! Bisa juga seperti kunyit yang mampu mengubah warna.
Tapi, garam yang punya hak preogratif menentukan rasa. Apapun aneka bumbu yang digunakan. Begitu, kah? No! Sloganer tahu! Bukan garam yang menentukan rasa. Tapi "rasa" si penabur garam itu!
The Real Sloganer. Tak pernah hadir saat menciptakan momentum. Tapi, ia akan muncul untuk mengubah momentum. Umumnya, Sloganer masa kini, tak mampu berkarya! Tugasnya hanya menguji dan mengeja karya. Ahaaay...
Terus? Slogan atau Sloganer adalah bunga di taman publik. Akan melalui fase tumbuh, mekar, layu dan mati. Namun dampak yang dihadirkan, tidak sesederhana fase-fase itu.
Negara harus hadir dengan kekuasaan yang dimilikinya. Mengintervensi ruang publik secara etis untuk memelihara kedamaian dan ketentraman rakyat menjalankan nilai-nilai pilihannya.Â
Bukan membiarkan manusia sesukanya memaknai kebebasan. Tapi menghormati manusia dengan inti kemanusiaannya. Yaitu kebebasan yang bertanggungjawab.
Semoga begitu, ya?
Curup, 14.09.2019
zaldychan
[ditulis untuk Kompasiana]
