JIPP Jatim Gelar Lokakarya Bagi Aktor Non Pemerintah

Jaringan Inovasi Pelayanan Publik yang masih berumur setahun ini memang masing belum terdengar gaungnya. Setidaknya, sekitar separoh dari 82 undangan JIPP Jatim dalam Lokakarya Pelayanan Publik Yang Inovatf & Pengawasan Warga beberapa hari lalu menyatakan kalau baru saja mendengar tentang JIPP ya saat menerima undangan lokakarya. Kegiatan yang dilangsungkan di Aula Fakultas Ilmu Administrasi UB, Malang ini mengusung issue bagaimana aktor non pemerintah ini dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan yanbik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan dengan memaksimalkan pemanfaat situs JIPP sebagai sumber informasi.

Pada hari pertama, 6/10, JIPP Jatim selaku penyelenggara, yang didukung oleh Pemprov Jatim, Kinerja USAID, GIZ, Universitas Brawijaya, mengulas tentang situs JIPP Jatim sebagai media pembelajaran dan komunikasi bagi para penyelenggara yanbik (pemerintah) dan aktor non pemerintah. Yang dimaksud dengan aktor non pemerintah diantaranya hadir di forum lokakarya ini, yaitu LSM dan Mitra Pembangunan, Jurnalis Warga, Forum Multi Stakeholder, dan Media Arus Utama. Situs ini memuat inovasi-inovasi yanbik yang telah dilakukan dan didokumentasikan oleh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur, dan sebagan besar telah terpublikasi melalui media pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian di Indonesia.

Redhi Setiadi dari Program TRANSFORMASI di awal pengenalan situs ini sekilas menyampaikan kemanfaatan situs bukan hanya bagi pemerintah selaku penyelenggara yanbik dan masyarakat, tapi juga para mahasiswa dan peneliti, dokumen dan informasi inovasi di situs ini dapat digunakan sebagai sumber pertama. Kemanfaatan yang diharapkan itu mungkin hanya sebagian kecil yang bisa diterima aktor non pemerintah sebagaimana dimaksudkan, yaitu situs ini akan menjadi inspirasi penelitian dan pemberitaan mendalam. Namun sebenarnya, situs ini bisa saja lebih luas dari sekedar kepentingan penyebarluasan informasi inovasi semata. Melainkan juga bisa menjadi inspirasi bagi para aktor non pemerintah untuk bersuara lebih bernas dalam menyikapi pelayanan bidang serupa di wilayahnya masing-masing.

Redhi Setiadi dari Program TRANSFORMASI bersama dengan Bambang memaparkan tentang situs JIPP Jatim sebagai media dokumentasi, informasi dan komunikasi tentang inovasi pelayanan publik di Jawa Timur. (Fotografer: Siwi Sang)

Karena itulah, jauh lebih penting dari harapan keberadaan situs JIPP Jatim itu, adalah bagaimana ruang-ruang bersuara bagi masyarakat dikelola dengan baik da transparan. Topik ini menjadi sorotan yang cukup tajam baik di sesi diskusi kelompok maupuk diskusi pleno. Ambil contoh keberadaan rubrik Keluhan Publik yang ternyata hanya berisi form keluhan saja. Namun tidak disediakan display keluhan publik, sehingga multipihak bisa mengetahui, apa saja yanbik yang mendapatkan sorotan publik untuk diperbaiki.

Bahasan ini semakin mendalam dalam diskusi kelompok pada keesokan harinya, Jum'at, 7/10, yang melibatkan sebagian besar jurnalis warga dan jurnalis media arus utama. Dari Suara Surabaya FM menyampaikan sebaiknya rubrik ini dipertimbangkan matang, persiapkan tim yang dapat memberi tanggapan secara cepat, sebelum keluhan itu didistribusi ke lembaga penyelenggara yanbik sesuai bidang masing-masing. Jika tidak, maka jalur-jalur media arus utama, terutama radio seringkali menjadi ruang publik untuk menumpahkan keluh kesahnya. Bukan hanya Suara Surabaya, tapi Suara Kota Bondowoso juga demikian melalui rubrik Laporo Rek!

Diskusi kelompok tentang Manfaat Situs JIPP Jatim Bagi JW dan Media Arusutama yang dipandu Firqie Firmansyah, Senior Specialist Media USAID. (Fotografer: Siwi Sang)

Surat Pembaca dan rubrik-rubrik pengaduan masyarakat idealnya menjadi barometer untuk mengukur kepuasan penerima yanbik dan bagaimana yanbik yang ideal sesuai kebutuhan mereka. Semakin banyak pengaduan berarti semakin tinggi tingkat kesadaran warga terhadap pentingnya pelayanan prima yang akan mengurangi ketidak efisien dan efektifnya yanbik. Namun, masih ada pandangan baik di kalangan penyedia yanbik maupun media arus utama, bahwa auan masyarakat ini bak sampah yang semakin lama semakin melelahkan dan menjenuhkan. Sebenarnya tidak akan demikian, jika transparanasi keluhan dan penyelesaian dapat dilakukan sehingga semua aktor non pemerintah (warga dan media) dapat mengawasi perubahan ke arah yang lebih baik itu. 

(Catatan ke-1)