Dalam kerangka hubungan internasional, isu kesehatan mental semakin mengemuka, terutama ketika membahas hubungan antara negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju seperti Uni Eropa. Meskipun sering dianggap sebagai masalah domestik, kesehatan mental memengaruhi stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan hubungan internasional, dan lainnya. Artikel ini akan mengkaji bagaimana masalah kesehatan mental dalam konteks hubungan Indonesia-UE dapat dipahami dan ditangani melalui teori liberalisme.
Latar Belakang
Komponen penting dari kesejahteraan individu dan masyarakat adalah kesehatan mental. Di Indonesia, masih banyak stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental, dan mendapatkan perawatan kesehatan mental seringkali sulit. Karena takut dinilai negatif oleh masyarakat, banyak orang yang menderita penyakit kesehatan mental merasa tertekan untuk mendapatkan perawatan. Akibatnya, banyak orang tidak menerima perawatan yang diperlukan, yang dapat memperburuk penyakit mereka. Sementara itu, Uni Eropa telah membuat langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran warga negara dan akses ke perawatan kesehatan mental. Negara-negara anggota UE telah melakukan investasi dalam inisiatif yang dimaksudkan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental.
Teori Liberalisme
Teori liberalisme sangat menekankan pentingnya lembaga global dan kolaborasi internasional dalam menyelesaikan masalah bersama. Liberalisme berpendapat bahwa upaya kerja sama, bukan persaingan sepihak, dapat menghasilkan hasil yang lebih baik bagi negara-negara dalam hal kesehatan mental. Kerja sama ini dapat melibatkan berbagi praktik terbaik, teknologi, dan pengetahuan di bidang kesehatan mental. Dengan bekerja sama, kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari pengalaman satu sama lain dan menciptakan jawaban yang lebih baik untuk masalah yang sudah ada.
Indonesia dapat memperoleh pengetahuan dan praktik terbaik dalam menangani masalah kesehatan mental dengan bekerja sama dengan Uni Eropa. Metode intervensi dini yang telah terbukti efektif di negara-negara Eropa dapat dimodifikasi untuk diterapkan di Indonesia. Beberapa inisiatif, seperti program pencegahan dan intervensi berbasis masyarakat, telah diterapkan oleh negara-negara Eropa untuk membantu orang-orang dengan masalah kesehatan mental pada tahap awal. Dengan menerapkan strategi ini, Indonesia dapat mengurangi stigma dan meningkatkan aksesibilitas nasional terhadap perawatan kesehatan mental.
Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental menjadi salah satu masalah utama. Uni Eropa tengah mengedukasi warganya mengenai kesehatan mental melalui sejumlah proyek. Prakarsa-prakarsa ini melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan mental selain menekankan pendidikan. Kedua pihak dapat mengurangi stigma yang terkait dengan kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental dengan bekerja sama dalam program pendidikan yang kooperatif. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu ini, misalnya, kampanye "Kesadaran Kesehatan Mental" Uni Eropa dapat diterjemahkan dan dimodifikasi ke dalam bahasa Indonesia.
Indonesia dapat memanfaatkan sejumlah opsi pendanaan proyek sosial yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Melalui pendanaan UE, Indonesia dapat membuat inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan perawatan kesehatan mental dan mendidik para profesional medis. Misalnya, UE dapat membiayai pembangunan fasilitas kesehatan mental yang lebih baik di Indonesia dan melatih para profesional medis untuk menangani masalah kesehatan mental dengan lebih baik. Indonesia dapat meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan mentalnya dengan bantuan ini.
Teori liberal juga menekankan betapa pentingnya mengintegrasikan kebijakan publik nasional. Dengan cara ini, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari pendekatan komprehensif terhadap masalah kesehatan mental yang diambil oleh UE. Layanan kesehatan mental di negara-negara Eropa disediakan secara metodis dengan penekanan pada aksesibilitas bagi semua warga negara, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Indonesia dapat meningkatkan mutu perawatan kesehatan mentalnya secara signifikan dengan menerapkan kebijakan publik yang berbasis bukti.
