Mengurai Permasalahan Penanganan Covid-19

Pertama, Aspek Sumber Daya Manusia. Dalam aspek ini, misalkan ditemukan 3 permasalahan, yaitu:
1. Kurangnya Personel Aparatur Tim Gugus Covid-19 di lapangan.
2. Tidak ada Komitmen yang Tegas dari Aparatur Tim Gugus Covid-19 menegakan peraturan di lapangan.
3. Anggota Tim Gugus Covid-19 tidak paham prosedur dan mekanisme kebijakan. 

Setelah menemukan permasalahannya, langkah selanjutnya adalah menilai dari 3 permasalahan tersebut, mana yang paling berpengaruh menyebabkan Banyaknya Masyarakat Terkena Covid-19.

Untuk aspek ini, misalkan kita nilai bahwa permasalahan yang paling berpengaruh adalah Kurangnya Personel Aparatur Tim Gugus Covid-19 di lapangan. Maka bisa diambil kesimpulan, solusinya adalah dengan menambahkan jumlah personel Aparatur Tim Gugus Covid-19. 

Kemudian, sekaligus untuk mengantisipasi 2 permasalahan lainnya, maka personel yang ditambahkan tersebut juga telah diberikan bekal pemahaman terhadap aturan dan kewenangan mereka dilapangan nantinya.

Aspek yang kedua adalah, kondisi sarana dan prasarana. Dalam aspek ini ditemukan 3 permasalahan lagi, yaitu:
1. Sedikitnya Jumlah Rumah Sakit yang berstandar penanganan Covid-19.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Preventif (APD, Hand-sanitzer, Thermal Scanner, Masker, Vitamin/suplemen).
3. Sedikitnya Tenaga Kesehatan di setiap Fasilitas Kesehatan. 

Untuk Aspek ini, misalkan kita nilai yang paling mempengaruhi adalah Kurangnya Sarana dan Prasarana Preventif. Artinya, solusinya adalah dengan melakukan pengadaan Sarana dan prasarana tersebut, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Rumah Sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya. Pembagian Sarana dan Prasarana Preventif ini juga sebisanya dibagikan kepada masyarakat yang berada di "Zona Merah".

Selanjutnya, aspek yang ketiga, adalah Aspek Pelaksanaan Kebijakan. Untuk aspek ini, ditemukan 3 permasalahan, yaitu:
1. Kurangnya koordinasi pelaksanaan penanganan PSBB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota.
2. Terjadinya benturan kebijakan PSBB dengan kebijakan pemerintah pusat lainnya.
3. Tidak seriusnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan PSBB. 

Untuk aspek ini, yang dinilai yang paling mempengaruhi adalah kurangnya koordinasi pelaksanaan penanganan PSBB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Maka untuk itu, diambil solusinya adalah dengan meningkatkan hubungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Diharapkan, Pemerintah daerah dapat menghilangkan sistem hirearki dan kedepankan kolaborasi. Saling merangkul antara seluruh Pemerintah daerah, tidak ada yang merasa lebih hebat dan paham dalam penanganan Covid-19 ini, dan yang paling utama adalah saling menerima masukan satu dengan yang lain.

Kemudian yang terakhir, Aspek keempat, Aspek Lingkungan. Pada aspek ini ditemukan 4 permasalahan, yaitu:
1.Masyarakat tidak mengetahui bahaya Covid-19
2. Masyarakat tidak memahami kebijakan PSBB.
3. Benturan kondisi kebutuhan masyarakat dengan Kebijakan PSBB.
4.Tidak ada keterlibatan tokoh masyarakat dalam  pelaksanaan kebijakan PSBB.