Efektivitas Hukum dalam Masyarakat dan Apa Saja Syaratnya?

c.Jika Undang-undang memuat sanksi, maka sanksi tersebut harus sesuai dengan sifat yang dilanggar. 

d.Undang-undang yang telah dibuat perlua "dimasyarakatkan" melalui penyuluhan-penyuuhan, sosialisasi yang terarah

Contoh pendekatan sosiologis dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara sosiologis, Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respons terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam membentuk praktik-praktik ekonomi syaraiah melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai payung hukum. Hukum muamalat secara kelembagaan hanya dipraktekkan lewat LKS-LKS yang secara hukum memang harus ada yang mengaturnya karena menyangkut hak-hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang lebih besar. Jika langsung terjung ke lapangan, justru masih banyak praktik ekonomi umat islam yang masih belum sejalan dari hukum islam dan terkadang mengkristal menjadi kebiasaan. Bahkan LKPS-LKPS yang menjadi barisan terdepan dalam penegakan hukum muamalat juga belum sepenuhnya menerapkan hukum tersebut. Sebagai contoh Bank Konvensional yang dihukumi haram oleh fatwa DSN MUI. 

Hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas-gagasan law progressive

Hukum Progresif dapat dikatakan sebagai konsep baru dalam pencerahan praktek hukum di Indonesia. Ibarat udara segar yang dihirup seseorang yang telah lama terperangkap dalam sebuah penjara dan udara tersebut seakan-akan telah menyejukan tubuh dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik kemudian hari. Terdapat istilah "Hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Hukum progresif merupakan impian bagi pencari keadilan dalm permasalahan yang tiap hari semakin kompleks. 

Progressive law selain menguraikan masalah dalam fakta kehidupan hukum,juga mencari jalan keluar yang paling mungkin untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Menurut Kholberg masih ada yang lebih tinggi dari moralitas, yaitu 'moralitas hati nurani'. Ini sangat dibutuhkan dalam mengelola progressive law. 

Moralitas ini pantang mengkhianati suara hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Visi misinya jelas yaitu demi ditegaknya harkat dan martabat seluruh umat manusia. karena prinsip hukum progresif yaitu mengenai "hukum harus pro rakyat dan pro keadilan. hukum harus berpihak kepada rakyat dan keadilan didudukkan diatas peraturan. Sehingga hukum dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada manusia". Prinsip tersebut harus benar-benar dipegang oleh hakim dalam memutus suatu sengketa yang mana hakim harus terlebih dahulu mengutamakan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan rasa keadilan. Nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat merupakan substansi dari hukum yang mengandung nilai keadilan lebih besar dibandingkan substansi hukum tertulis. 

Law and social control, hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ini sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Yang mana tingkah laku tersebut dapat dikatakan tingkah laku yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum menetapkan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. 

Socio-legal, menjelaskan berbagai persoalan hukum, dengan pendekatan teoretik dan metodologis yang terdisiplin. Sosio-legal, bukanlah sosiologi hukum, bukan pula direduksi menjadi semata penelitian yuridis-empiris, sosio-legal mensyaratkan kemampuan penelitian hukum normatif secara baik-Prof Arisf Sidharta. 

Legal pluralism, Pluralisme hukum (legal pluralism) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Dalam perjalanannya, pluralisme hukum ini tidak terlepas dari sejumlah kritik, di antaranya: