4. Penegakan Hukum dan Pengawasan. Regulasi yang berkelanjutan juga memerlukan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran aturan yang dilakukan oleh juru parkir. Pengawasan yang teratur oleh pihak berwenang juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kode etik dan pedoman yang telah ditetapkan.
5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait. Kerjasama antara pemerintah, pihak berwenang, pemilik lahan, dan masyarakat setempat sangat penting dalam mengelola juru parkir secara efektif. Melalui dialog dan konsultasi yang terus-menerus, solusi-solusi inovatif dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang ada.
Dalam mengelola juru parkir, pendekatan regulasi yang berkelanjutan tidak hanya mencakup penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H