Nggak ada pengontrolan yang baik dari Pemko, kontraktor, atau pihak terkait. Seolah-olah proyek ini hanya proyek ecek-ecek yang berasal dari uang pribadi klen. Ingat wahai pemerintah, semuanya dari keringat, darah, dan air mata rakyat, dari pajak yang kami bayarkan dengan susah payah.
Cobalah pikir, gimana mungkin proyek yang masih berlangsung setengah jalan tapi udah dibayarkan 90%? Dari total Rp25,7 miliar udah dibayarkan Rp21 miliar, lho. Benar-benar di luar nalar. Siapa la yang buat kontrak kerjanya ni?
Saya punya beberapa saran untuk Pemko Medan. Pertama, segera berikan jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Semoga unsur kelalaian di dalamnya nggak mengantarkan pejabatnya kesulitan menghadapi rumitnya kehidupan ini seperti kami yang cuma rakyat biasa. Kedua, segera ganti rugi entah dari uang kontraktor atau uang pribadi pejabat Pemko Medan terserahlah klen lah. Ganti dengan proyek yang lebih bermanfaat langsung untuk masyarakat seperti menggelar sembako miring di setiap kantor kelurahan atau subsidi BBM dengan harga khusus, seperti yang dilakukan Pemko Medan saat pandemi kemarin. Ketiga, perbanyak berdoa semoga KPK nggak sampai turun tangan. Terakhir, semoga di kemudian hari saya nggak mendengar kota Medan ada hal yang aneh-aneh seperti proyek lampu pocong yang gagal total ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H