Hutang merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan ketika seseorang, kantor, lembaga, atau bahkan negara kekurangan biaya atau modal untuk membiayai sesuatu hal, sehingga mengharuskan meminjam uang kepada suatu bank ataupun penyedia layanan pinjaman uang untuk menambah kekurangan modal yang diperlukan. Seperti contoh utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut.
Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk hutang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Penyebab adanya utang luar negeri disebabkan karena suatu negara membutuhkan biaya yang lebih untuk membiayai suatu kebutuhan negara baik dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan untuk biaya pembangunan pelayanan masyarakat.
Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang lainnya. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur tersebut dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat ataupun untuk menunjang kehidupan masyarakat agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, pemerintah mengalami kendala klasik yang sering terjadi kepada negara-negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan yang cukup masif, yaitu kebutuhan dana ataupun anggaran. Berangkat dari hal tersebutlah, pemerintah mengambil langkah dengan melakukan utang luar negeri. Akan tetapi, masih banyak pihak yang justru beranggapan bahwa utang luar negeri justru memiliki dampak yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena negara memiliki banyak utang, terutama utang luar negeri. Lantas, apa dampak utang luar negeri terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia ?
Secara teoritis, utang luar negeri merupakan sebagian dari jumlah total utang luar negeri dari suatu negara yang diperoleh dari beberapa kreditor yang berada di luar negara tersebut. Menurut UU No.1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa utang merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan dari peminjam, dalam hal ini pemerintah maupun swasta, kepada para kreditur ataupun pihak yang meminjami berdasarkan perjanjian dan peraturan yang telah dibuat antar kedua pihak. Selain itu, menurut beberapa ahli, utang luar negeri juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kerjasama antar negara, dalam hal ini negara yang berperan sebagai kreditur dan debitur.
Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pemerintah yaitu untuk lebih meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut ternyata tidak mencukupi jika hanya dibiayai oleh negara saja, terutama dari APBN maupun sumber dana yang lainnya. Berangkat dari hal itu, maka pemerintah melakukan utang luar negeri. Hal itu dilakukan untuk menutupi kekurangan dana yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah melakukan langkah untuk utang ke luar negeri juga bertujuan agar pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan dengan baik.
Dari beberapa artikel yang sudah saya baca, Indonesia mendapatkan utang luar negeri dalam beberapa bentuk, yaitu bentuk bantuan proyek dan bantuan teknik. Bantuan proyek merupakan bantuan yang diberikan kepada negara yang bentuknya bisa beupa barang modal, barang, dan jasa. Sementara itu, bantuan teknik merupakan bantuan dari negara kreditur yang mengirimkan beberapa tenaga ahli untuk membantu penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah melakukan hal tersebut dengan tujuan agar pembangunan infrastruktur, terutama yang menjadi proyek prioritas pemerintah, dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Hal tersebut juga akan berdampak pada kualitas hasil pembangunan infrastruktur tersebut. Berangkat dari hal itu, jika infrastrukturnya dapat dibangun secara maksimal, tentulah penggunanya, dalam hal ini masyarakat, dapat merasakan manfaat yang besar pula dari pembangunan infrastruktur tersebut, contohnya dalam bidang peningkatan ekonomi di daerah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur tersebut. Jika hal itu terjadi, maka secara otomatis kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut akan meningkat juga.
Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang sedang dijalankan oleh pemerintah yaitu pembangunan tol trans jawa. Pada dasarnya, pemerintah membangun infrastruktur berupa jalan tol yang menghubungkan dari Merak, Banten hingga Banyuwangi ini dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang ada di daerah-daerah, khususnya di Pulau Jawa yang dari tahun ke tahun masyarakatnya membutuhkan pergerakan yang lebih dinamis lagi. Selain itu, pembangunan jalan tol itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah yang terkena dampak pembangunan jalan tol tersebut.
Salah satu cara membiayai proyek tersebut adalah dengan melakukan utang luar negeri. Dari beberapa artikel yang saya baca, banyak yang menilai bahwa utang yang ditujukan untuk membiayai sebuah proyek tentu jumlahnya akan semakin besar. Akan tetapi, ternyata dalam pelaksanaannya porsi utang luar negeri yang diakukan oleh pemerintah ternyata hanya sebagian kecil saja. Menurut pengamat ekonomi Cyrillus Harinowo, yang dimuat dalam media online okezone.com (7/2,2019), porsi utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur masih diambang normal. Hal itu terjadi karena sebagian besar sumber dana untuk membiayai pembangunan jalan tol tersebut merupakan pinjaman dari perbankan. Maka dari itu, utang luar negeri Indonesia masih berada di tingkat yang normal, terutama untuk dijadikan salah satu sumber dana dalam pembiayaan suatu pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur.
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran utang luar negeri sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia cukup besar. Sumber pembiayaan yang besar juga menentukan kualitas, baik kualitas pembangunan maupun kualitas pembiayaan suatu infrastruktur, sehingga infrastruktur tersebut dapat dibangun dan dirasakan manfaatnya secara maksimal, terutama bagi masyarakat yang ada di daerah sekitar pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan begitu, beberapa aspek yang ada di masyarakat secara otomatis akan meningkat. Salah satu contohnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H