Analisis Organisasi Peduli Covid-19: Kanwil Banten dan Kemenkumham RI Beri Bantuan Sosial untuk Masyarakat Kota Tangerang

CORONA virus merupakan salah satu dari bencana terbesar yang terjadi di dunia, semua terkena dampak akibat virus tersebut mulai dari sosial, politik, ekonomi, dan tentu kesehatan. Masalah Covid-19 ini tentu merembet keseluruh sektor di dunia, begitu pula Indonesia yang juga tidak dapat lari dari kenyataan bahwa berkat adanya globalisasi dan arus pariwisata yang masih terbuka hingga pada awal Maret 2019 lalu.

Indonesia harus menerima konsekuensi terhadap dampak dari dunia yang sedang dilanda corona virus, bermula dari dua turis Jepang yang datang ke Indonesia hingga penularan pada dua orang pertama yang terkena virus corona ini di daerah depok. Corona virus hingga kini masih terus menular keseluruh orang di Indonesia dengan syarat kontak fisik, dsb. Hingga pada akhir tahun 2020 dunia diberikan kabar gembira oleh WHO (World Health Organization) mengenai perkembangan vaksin Covid-19 yang sebentar lagi akan disebarluaskan pada awal tahun 2021.

Indonesia sendiri mengalami permasalahan yang serius, pada saat pandemi Covid-19 ini membuming di seluruh dunia, terjadi dimana-mana, tanggal 17 Februari 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat-sangat tidak mementingkan rakyat, yaitu kebijakan untuk memberikan diskon sebesar 30% untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia pada saat itu. Pemerintah mengklaim bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk dari strategi pemerintah dalam mengatasi jumlah penurunan wisatawan usai mewabahnya Covid-19.

Setelah selang beberapa bulan, kasus Covid-19 pertama mulai ada di Indonesia khususnya dimulai di sekitar daerah depok, pemerintah telah telat selama 2 -- 3 bulan untuk merespon dan menangani yang padahal notabene nya suatu masalah yang besar dan mendunia. Kemudian muncul kebijakan baru yaitu PSBB yang mengharuskan kita untuk menjalankan WFH (Work From Home) atau SFH (Study From Home) yang dimana kita di himbau untuk tidak terlalu sering dan dekat melakukan kontak fisiknya. Kemudian kebijakan ini dimulai secara berangsur-angsur dimulai dari bulan Mei sampai pada hari ini hingga pada Juni 2020 mulai diterapkan kebijakan baru lagi, yaitu New Normal.

Pemerintah Indonesia terlalu meremehkan Covid-19, hasilnya pemerintah yang menyepelekan urusan pandemi ini telah merugikan Indonesia selama lebih dari 4 bulan hingga kini dalam sektor ekonomi, perekonomian tidak berjalan dengan semestinya bahkan terjadi PHK dimana-mana setelahnya. Lebih panas lagi bahkan ada isu dan video yang beredar di dunia maya mengenai pada saat kita melakukan PSBB, banyak sekali tenaga kerja impor dari Cina yang masuk ke Indonesia. Dampak ini sungguh besar bagi masyarakat; bagi para pekerja banyak sekali kontrak kerja mereka yang tiba-tiba diputus sepihak oleh para perusahaan; bagi para pelajar, mereka terpaksa untuk belajar tanpa adanya tatap muka yang menjadikan pembelajaran berbeda dengan sebelumnya.

Kemudian akibat dari hal tersebut, dampak bagi para keluarga di Indonesia itu sangat-sangat besar, mereka tidak dapat melakukan mobilisasi sosial dengan alur informasi yang tidak terbagi dengan merata. Contoh saja pedesaan atau daerah-daerah yang masih susah untuk mendapat koneksi, mereka menjadi sangat sulit untuk menjalankan mobilisasi sosial mereka dikarenakan keterbatasan informasi.

Solusi yang Ditawarkan KEMENKUMHAM RI dan Kantor Wilayah Banten Terhadap Masyarakat Kota Tangerang

Respon pemerintah dari melajunya kasus Covid-19 di Indonesia menjadi bermacam-macam, kita ambil saja contoh Kantor Wilayah Banten yang mengambil langkah memberi bantuan berupa bantuan sosial berupa sembako. Banyak organisasi pemerintah dan bahkan organisasi bukan basis pemerintah yang memberikan respon serupa, hal ini membuat kita tersadar bahwasannya masih ada secerca harapan dibalik bencana besar yang melanda Indonesia.

Sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat yang terdampak dari penyebaran virus corona, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di lingkunan RW.04 Kelurahan Babakan, Kota Tangerang pada Kamis (23/04). Kegiatan bantuan sosial ini dihadiri langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho yang mewakili Menteri Hukum dan HAM RI, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Suyudi, serta pimpinan tinggi pratama Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. (Kanwil, Peduli Covid-19, KANWIL Banten dan KEMENKUMHAM RI Beri Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Kota Tangerang, diakses pada 2 November 2021)

Plt. Dirjen Pemasyarakatan juga memberikan bantuan secara simbolis kepada walikota Tangerang dan petugas medis di puskesmas sukasari dan puskesmas tanah tinggi. Adapun bantuan yang diberikan seperti 600 jenis sembako, ketahanan pangan seperti kacang Panjang, tomat, sawi dan ikan lele serta perlengkapan medis seperti pakaian APD, faceshield, sarung tangan dan sepatu yang merupakan hasil dari Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Tangerang dan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. (Kanwil, Peduli Covid-19, KANWIL Banten dan KEMENKUMHAM RI Beri Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Kota Tangerang, diakses pada 2 November 2021)

Analisis Penulis

Seri Standar AA1000 AccountAbility adalah kerangka kerja berbasis prinsip yang digunakan oleh bisnis global, perusahaan swasta, pemerintah, dan organisasi publik dan swasta lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan dan kinerja dalam akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkelanjutan. Selama lebih dari dua dekade, organisasi besar dan kecil, swasta dan publik, telah mengandalkan seri standar AA ini untuk memandu pendekatan mereka terhadap strategi, tata kelola, dan operasi keberlanjutan dalam perusahaannya.

Analisis singkat dari tindakan Kantor wilayah Banten merupakan bentuk dari tanggung jawab organisasi pemerintah yang ditujukan untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi para masyarakat yang berada dalam wilayah mereka. Tindakan dari organisasi pemerintah diatas dapat kita analisis melalui AccountAbility (AA) 1000 yang merupakan standar berbasis prinsip untuk membantu organisasi menjadi lebih akuntabel, bertanggungjawab, dan berkelanjutan. AA1000 membahas mengenai isu-isu yang mempengaruhi tata Kelola, model bisnis, dan strategi organisasi, serta memberikan bimbingan operasional pada jaminan berkelanjutan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, kantor wilayah Banten memiliki keterlibatan terhadap menciptakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat dalam wilayahnya. Dalam AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) merupakan satuan atau kelompok yang mampu mempengaruhi atau terpengaruh atas suatu kegiatan, layanan dalam suatu organisasi baik itu perusahaan maupun pemerintahan. AA1000SES juga memiliki prinsip yang diantaranya mendukung untuk mengambil keputusan (prinsip inklusif); pengaruh jangka panjang dari operasi organisasi (prinsip dampak); penentuan masalah yang relevan bagi para pemangku kepentingan (prinsip materialitas); dan keputusan, tindakan dan kinerja yang terkait dengan masalah-masalah material (prinsip responsif).

Penutup

Keterlibatan pemangku kepentingan harus tertanam dalam budaya dan fungsi inti organisasi. Untuk mencapai hal ini, AA1000SES memerlukan komitmen terhadap Prinsip AA1000APS dan integrasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola, strategi, dan operasi organisasi. Melalui komitmen dan integrasi ini, keluaran dari keterlibatan pemangku kepentingan mengarah pada hasil strategis dan operasional.

Tujuan standar AA1000AP adalah untuk memberi organisasi seperangkat prinsip panduan praktis yang dapat digunakan untuk menilai, mengelola, meningkatkan, dan mengomunikasikan kinerja keberlanjutan mereka. Standar ini sering digunakan dalam kombinasi dengan AA1000 Assurance Standard (AA1000 AS), yang menjadi dasar untuk jaminan pihak ketiga atas laporan keberlanjutan.

Tanggungjawab organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun swasta harus selalu ditegakkan dikarenakan organisasi dalam tatanan masyarakat pada umumnya pasti memiliki status dan perannya masing-masing. Hal yang dilakukan kantor wilayah Banten yang berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan salah satu dari banyaknya bentuk tanggungjawab organisasi dalam pemerintahan terhadap masyarakat luas, pada kasus ini khususnya masyarakat Kota Tangerang.