Penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah juga berakibat pada lahirnya kemiskinan. Hal itu menyebabkan jumlah orang miskin masih sangat tinggi, diperkirakan 31,02 juta jiwa, mencakup kurang lebih 13,3% dari total penduduk yang tahun 2010 terdapat 237,6 juta jiwa.
Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa indikator kualitas pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari angka melek huruf Indonesia sudah berkembang, tingkat satuan pendidikan di Indonesia wajib belajar selama 9 tahun sedangkan di negara lain sudah wajib belajar 12 tahun. Lulusan dari tingkat pendidikan di Indonesia rata-rata masih SMA sedangkan di negara lain rata-rata sudah Perguruan Tinggi, dan lulusan satuan pendidikan di Indonesia masih ditemukan ada yang pengangguran sehingga pendidikan di Indonesia masih jalan ditempat untuk menuju kualitas pendidikan yang lebih berkualitas (BNSP Indonesia, 2012 dan Bank Dunia, 2011).
Dilihat dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia juga memiliki banyak permasalahan di antaranya persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan kesempatan kerja yang masih sangat terbatas. Persebaran tenaga kerja tidak merata disebabkan karena terkonsentrasinya (terpusat) penduduk Indonesia di pulau Jawa. Hampir 60% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa.
Kondisi ini dapat menimbulkan dampak semakin banyaknya jumlah pengangguran di pulau Jawa, sedangkan di luar pulau Jawa pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya yang ada. Sehingga terjadi kesenjangan antara desa dan kota, maupun wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.
Sementara itu, kesempatan kerja masih terbatas disebabkan karena jumlah angkatan kerja lebih besar dari peluang kerja atau kesempatan kerja yang tersedia. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan, bahkan berujung pada konflik yang ditandai dengan munculnya penyakit sosial seperti pencurian, perampokan, perkelahian antar kelompok, pembunuhan, atau tindakan kriminal lainnya.
Kalau dilihat dari permasalahan yang terkait dengan kependudukan di negeri ini, umumnya bermuara pada sumber daya manusia. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia inilah yang harusnya bisa diselesaikan dari sekarang, jauh sebelum bonus demografi datang. Jangan sampai hal yang menjadi berkah justru membawa bencana dan membebani negara karena masalah yang mendasar, yaitu kualitas manusia.
Kenyataannya pembangunan kependudukan seolah terlupakan. Padahal pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sony (2013) bahwa kontribusi sumber daya manusia (human resaucis) yang berkualitas lebih besar dari sumber daya alam (natural resaucis).
Manusia menyumbang sekitar 80% dalam pembangunan dan 20% disumbang oleh kekayaan alam. Oleh karena itu, manusia harus diberi tempat yang pertama dan utama, baik dalam merencanakan, melaksanakan maupun dalam menikmati pembangunan. Dengan kata lain, manusia tidak hanya berperan sebagai subjek tetapi juga objek dalam pembangunan.
Sehingga tidak heran apabila terdapat negara yang miskin sumber daya alam mampu menjadi negara yang maju sebab sumber daya manusia yang berkualitas, sebagai contoh Jepang dan Singapura. Berbeda halnya dengan Indonesia yang kaya akan SDA tetapi minim kualitas SDM. Akibatnya, terjadi pengeksploitasian kekayaan alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan. Miris memang melihat keadaan Indonesia yang kita cintai ini begitu tertinggal dari negara lainnya. Â
Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang kuat harus mempunyai perencanaan, termasuk membangun sumber daya manusia berkualitas yang akan menjadi daya saing sebuah bangsa. Sejatinya, perubahan tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Oleh karena itu, pembenahan kualitas manusia harus dimulai dari sekarang. Bonus demografi tidak serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi untuk menjadikan potensi nasional perlu dipersiapkan dan selanjutnya dimanfaatkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Solusi Masalah