Tagar #2019GantiPresiden Fenomena Demokrasi Online

Seperti di Korea Selatan sendiri pada tahun 2008, mengkritik kebijakan Presiden Lee Myung Bak dengan membuat hashtag. Tepatnya April 2008 mengkritik kebijakan presiden yang melarang impor daging sapi dari Amerika Serikat. Partisipasi politik secara online tersebut dikenal dengan Ujuk Rasa Web 2.0.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya hashtag sudah berkembang sejak 2009 lalu. Hashtag tersebut merupakan merespon berbagai dinamika sosial dan politik. Hashtag yang fenomenal dan pertama yang kita kenal yaitu #DukungKPK. 

Hashtag tersebut merupakan partisipasi untuk menggalang dukungan pada Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah yang bermula terjadi konfik antara KPK dengan Kopolisian tahun 2009.

Dan berbagai Hashtag lain yang yang kemudian digalakan untuk mengkritisi dan merubah kebijakan seperti; #KoinUntukAustralia, #KoinGajiUntukSBY, #KoinUntukSatinah, #KoinUntukDarsen, #KoinUntukBilqis, #KoinSastra, dan #KoinPembentukanPengadilanHAMAdHoc. Jadi sebelum ada Hashtag #GantiPresiden sudah berkembang biak berbagai hashtag, namun hashtag tersebut digerakan oleh solidaritas dari masyarakat sipil.

Sedangkan hashtag #2019GantiPresiden dimobilisasi oleh oposisi pemerintah atau Presiden Joko Widodo hari ini. Dan konteks itu, maka berkembangnya hashtag tersebut dapat dinilai sebagai reaksi oposisi terhadap berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Dan ini menandakan di Indonesia demokrasinya hidup. Karena reaksi tersebut merupakan puncak dari kritikan oposisi terhadap pemerintah. 

Tentu tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan pada dinamika politik kedepan. Sehingga dinamika Hashtag tersebut harus direspon secara demokratis tidak reaksioner oleh pemerintah sendiri pada demokrasi online. Dan Hashtag #DiaSibukKerja atau #Jokowi2Periode sangat tepat untuk mengimbangi oposisi tersebut.

Tentu harapannya hashtag dapat digunakan dalam membangun konsolidasi demokrasi. Karena sudah 20 tahun hidup pada negara demokrasi, tentu harapan terselenggaraanya demokrasi yang terkonsolidasi yang menjurus pada reformasi kelembagaan dan pembahasan atau hashtag kebijakan yang mensejahterakan rakyat.  

Artinya oposisi dalam mengkritisi pemerintah kedepan tidak hanya mengkritisi dengan hashtag #2019GantiPresiden akan tetapi menawarkan kebijakan, rekomendasi dengan hashtag atau tagar juga. Jadi oposisi tidak hanya mengkritisi akan tetapi juga membangun pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. []

 Penulis : Zainul Abidin/ Mahasiswa Pasca Ilmu Politik UI /Sekjend Formapsi