Perkembangan dan kemajuan di bidang sains dan tekonologi harus dihadapi setiap negara di dunia. Menghadapi tantangan era digitalisasi pemerintah melakukan perubahan tata kelola pemerintahan agar lebih adaptif dan dinamis melalui reformasi birokrasi.Â
"Peta pembangunan SMART ASN searah dengan dinamisasi pemeritahan di era digital merupakan keniscayaan yang harus ditanam kuat dalam paradigma perubahan kinerja para aparatur negara" kata Menteri PANRB Syafruddin dihadapan ribuan CPNS dalam acara Sumpah Janji CPNS Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Jumat(1/2). Sebab penguasaan teknologi merupakan salah satu kekuatan bangsa untuk disegani di dunia.
Hal ini yang menjadi alasan pemerintah sangat serius mengembangkan pondasi teknologi untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat lebih baik. ASN sebagai pilar penting negara, pondasi pemerintahan harus dikembangkan sesuai perkembangan dan kebutuhan yang ada. Artinya penguatan pola pelayanan berbasis teknologi harus seiring dengan penguatan  number daya manusia yang menggunakan teknologi tersebut.
![Foto: Bayu](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/02/01/92746b4d-ddab-4283-8a76-e626a3d0f3cb-5c546d00677ffb7cb26782c3.jpeg?t=o&v=770)
Sebagai bagian dalam upaya untuk mengubah pola pelayanan publication agar tercapai kebahagian di masyarakat maka pemerintah perlu membangun e-goverment sistem di seluruh struktur institusi dan kelembagaan. Sehingga tercipta postur pelayanan berbasis teknologi informasi dari pusat hingga ujung terdepan pelayanan masyarakat.
"Penerapan e-goverment mengarahkan pelayanan publik dan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk mencapai puncak kebahagiaan masyarakat," ujar Menteri Syafruddin. Sebab pemerintah hadir untuk publik dengan kinerja yang berorientasi pada tercapainya kepercayaan msyarakat kepada pemerintahan. "Legitimasi dari publik terhadap pemerintah semakin membuat percaya diri dalam menjalankan negara guna mencapai kebahagiaan masyarakat," tutur Syafruddin.
Ia berharap ASN di lingkungan Kemenkumham dapat menunjukan kinerja terbaiknya. Termasuk penguasaan inovasi  teknologi dalam pelayanan pemerintahan pada sektor hukum. Upaya ini akan menumbuhkan supremasi hukum yang menopang berjalannya demokrasi di Indonesia.
![Foto: Bayu](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/02/01/bfe55890-d462-41ef-986b-e1d6acec6c18-5c546d1b43322f5a39770552.jpeg?t=o&v=770)
Menteri PANRB Syafruddin menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum Dan HAM beserta jajaran karena telah menerapkan inovasi teknologi yang telah diterapkan dalam pelayanan publik. Sebab kedepan pada masanya birokrasi tidak lagi membutuhkan gedung yang besar dan sdm yang banyak.
![8db2389e-72e0-4d6c-a97e-255e24521149-5c546c8dbde5754802293405.jpeg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/02/01/8db2389e-72e0-4d6c-a97e-255e24521149-5c546c8dbde5754802293405.jpeg?t=o&v=770)
ZT -Senayan City, 1 Februari 2019