Mohon tunggu...
Zainal Tahir
Zainal Tahir Mohon Tunggu... Freelancer - Politisi

Dulu penulis cerita, kini penulis status yang suka jalan-jalan sambil dagang-dagang. https://www.youtube.com/channel/UCnMLELzSfbk1T7bzX2LHnqA https://www.facebook.com/zainaltahir22 https://zainaltahir.blogspot.co.id/ https://www.instagram.com/zainaltahir/ https://twitter.com/zainaltahir22 https://plus.google.com/u/1/100507531411930192452

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

MPP Wujudkan Sistem Pemerintahan yang Semakin Efektif dan Efisien

20 Januari 2019   10:08 Diperbarui: 20 Januari 2019   19:59 243
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Reformasi birokrasi yang sedang digagas pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini, bertujuan untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik. Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lebih progresif menyatukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat. "Hadirnya MPP menyatukan pelayanan publik lintas kewenangan yang tadinya sulit dilakukan, dengan mengakomodir kearifan lokal," ujar Menteri PANRB, Syafruddin saat meresmikan MPP Banyumas, Jumat 18 Januari 2019 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. 


Sesuai dengan perkembangan yang ada, pemerintahan saat ini telah menjalankan sistem pemerintahan terbuka, dimana keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sangat besar. Bahkan untuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. "Inilah framework yang mendorong lahirnya generasi pelayanan publik terpadu di Indonesia," ucap Syafruddin.

Foto: Heriza
Foto: Heriza
Negara menghadirkan MPP banyumas karena melihat potensi daerah dimana banyak warganya menjadi pekerja migran sebagai pahlawan devisa. "MPP ini sebagai prototipe yang menyatukan layanan terpadu satu atap untuk pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran," ujar Menteri PANRB.

Foto: Heriza
Foto: Heriza
Berdasarkan fakta yang ada, daerah yang telah memiliki MPP pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berkembang secara pesat. Sebab semua proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara efisien. Oleh karena itu Kementerian PANRB mendukung penuh upaya penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission yang juga sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (E-Goverment).

"Saat berada di Korea, saya pelajari penerapan E-Goverment mengarahkan pengembangan pelayanan pemerintah secara maksimal dan tingkat kepuasan masyarakat mencapai puncak tertiggi," ungkap Syafruddin.

Foto: Heriza
Foto: Heriza
Syafruddin berharap pembentukan MPP adalah jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan dan kecepatan pelayanan. "Melalui MPP, pola pikir yang ego sektoral antar instansi diubah menjadi kerjasama yang fokus pada komitmen melayani masyarakat," ujarnya.(Sumber: Tim Media Pak Syaf)

ZT -Claro Hotel, 20 Januari 2019

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun