Mohon tunggu...
Zainal Tahir
Zainal Tahir Mohon Tunggu... Freelancer - Politisi

Dulu penulis cerita, kini penulis status yang suka jalan-jalan sambil dagang-dagang. https://www.youtube.com/channel/UCnMLELzSfbk1T7bzX2LHnqA https://www.facebook.com/zainaltahir22 https://zainaltahir.blogspot.co.id/ https://www.instagram.com/zainaltahir/ https://twitter.com/zainaltahir22 https://plus.google.com/u/1/100507531411930192452

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Keberhasilan Pemerintah Harus Dapat Legitimasi Publik

28 November 2018   11:19 Diperbarui: 28 November 2018   11:32 308
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Segala keberhasilan dan capaian kinerja pemerintah, harus mendapat legitimasi dari masyarakat berupa kepercayaan publik. Dengan demikian rakyat semakin yakin negara hadir untuk masyarakat dan secara konsisten ikut berperan dalam pemerintahan. "Pemerintah harus dapat bertahan dan  konsisten dipercaya publik, sehingga masyarakat merasa negara hadir untuk mereka," kata  Menteri  Pendayagunaaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),  Syafruddin,  dalam arahannya di acara Seminar Bako Humas Capaian 4 Tahun Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa 27 November 2018.


Hubungan Masyarakat (Humas) dalam  pemerintahan di era demokratisasi dan digital sekarang ini tidak mudah dalam menyebarluaskan informasi dan capaian pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, Syafruddin meminta Badan Koordinasi Humas (Bako Humas) pemerintah agar menyebarluaskan capaian pemerintah dengan menggunakan data dan fakta yang tepat serta akurat. "Apa yang sudah pemerintah perbuat dapat diketahui masyarakat, agar publik tercerahkan. Tentu saja informasi yang objektif dengan fakta yang akurat akan terserap dengan baik di masyarakat," ujarnya.

Foto: Bayu
Foto: Bayu
Humas pemerintah, lanjut dia,  bukan lagi hanya sekedar sebagai corong informasi pemerintahan. Tetapi juga sebagai ujung tombak penguatan reformasi birokrasi. Publik harus mengetahui dan memahami banyak produk pelayanan yang telah dikeluarkan negara, dan  dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Humas tidak hanya berfungsi untuk pencitraan positif bagi pemerintah saja tetapi sudah menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah. "Humas harus dapat mendeteksi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menginformasikan apa yang sudah diperbuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu," tutur Syafruddin.

Menteri PANRB, Syafruddin. (Foto: Bayu)
Menteri PANRB, Syafruddin. (Foto: Bayu)
"Negara tidak akan pernah berhenti berproses untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Peran sentral Humas pemerintahan harus dapat menumbuhkan optimisme publik untuk jadi modal dalam mendorong perubahan kinerja dan profesionalise pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan lebih optimal lagi," tegas Syafruddin. (Sumber: Tim Media Menteri PANRB)

ZT -Kemayoran, 28 November 2018

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun