Pemerintah saat ini  harus mampu mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional, berwawasan global serta menguasai teknologi informasi. Era Industri 4.0 menghadirkan perubahan dan ketidakpastian yang memunculkan berbagai tantangan yang akan dihadapi ASN pada masa mendatang.Â
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, Â menekankan ASN harus mampu menjawab tingginya ekspetasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saat memberikan kuliah umum di depan para taruna Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (13/11), Â Syafrudin menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi semua tantangan tersebut. Bonus demografi usia produktif di Indonesia membuat ketersedian sumber daya manusia berkualitas yang berlimpah.Â
Luasnya geografi dan perbatasan Indonesia, serta semakin meningkatnya modus - modus kejahatan saat ini dapat mengancam keutuhan bangsa. "Membutuhkan pengembangan SDM yang strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dapat mengancam kelangsungan bangsa ke depan," pesannya.
Menjawab tantangan yang ada Kementerian PANRB mengembangkan ASN Corporate University dengan melibatkan berbagai lembaga diklat instansi pemerintahan.
Tujuannya memberikan ruang dan sistem pembelajaran yang terbuka dan inovatif bagi ASN. Sehingga semua lembaga pemerintah dan kementerian yang memiliki sekolah kedinasan berusaha mewujudkan pendidikan berkelas dunia.
"Road map reformasi birokrasi 2020-2024 ingin mewujudkan birokrasi pemerintah berkelas dunia. Sudah tentu harapannya hasil didik sekolah kedinasan juga berkualitas dunia," harap Syafruddin.
Hasilnya, akan menjadi ASN profesional yang dapat bekerja sebagai perpanjangan tangan negara menjadi pelayan masyarakat. Karena kunci utama keberhasilan menghadapi perubahan terletak pada kemampuan ASN dalam mengimplementasikan teknologi untuk berinovasi dalam melayani masyarakat.
Pada kesempatan itu, Syafruddin memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemenkumham yang selalu berinovasi di bidang pelayanan publik. Dengan adanya inovasi pelayanan publik akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi secara menyeluruh di Kementerian Hukum dan Ham.
ZT -Phoenam Gondangdia, 14 November 2018
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H