Pada era Jokowi, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia dekat dengan Palestina dan bahwa Palestina adalah pusat politik luar negeri Indonesia dan bahwa Indonesia tidak pernah berhenti membantu Palestina. Kebijakan politik luar negeri digariskan oleh Rento Marsudi sebagai "Prioritas 4+1". Prioritas keempat adalah berpartisipasi secara aktif dalam politik luar negeri baik di kawasan maupun global, dengan penekanan khusus pada Palestina dalam hal memperjuangkan keadilan.Â
Bukti nyata Indonesia berupaya sesuai dengan Politik Luar Negeri Indonesia ke Palestina
Indonesia menganggap penjajahan Palestina sebagai krisis kemanusiaan dan menganggap pengambilan wilayah Israel sebagai pelanggaran kemanusiaan. Prinsip politik luar negeri Indonesia menghalangi akses ke Palestina dan penyerangan ke wilayah tepi barat Palestina. Meskipun sila kedua Pancasila menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tindakan Israel bertentangan dengan sila ini.
Serangan yang dilakukan Israel di Timur Tengah pada tahun 2018 mendapat banyak kritik. Presiden Jokowi Dodo menanggapi tindakan Israel dengan menyatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina, tidak hanya secara retorika, tetapi juga aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Indonesia selalu mengangkat masalah kemerdekaan Palestina di berbagai pertemuan KTT, mendapatkan dukungan internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi meminta negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk ikut menyuarakan kemerdekaan Palestina di salah satu pertemuan GNB.
Indonesia mendukung upaya Pemerintah Perancis untuk mempercepat proses perdamaian di Palestina selama Pertemuan Paris Juni 2016. Pada pertemuan tingkat menteri yang dihadiri oleh 29 menteri luar negeri, termasuk Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal Liga Arab, Indonesia mendapat pengakuan atas upaya Indonesia untuk membela Palestina. hingga para menlu berkomitmen untuk mencari solusi yang adil untuk konflik Palestina-Israel.
Menurut Retno Marsudi, "prioritas 4+1" mencakup upaya Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan menegakan keadilan bagi Palestina saat mereka memperoleh kemerdekaan. Langkah pencegahan ini sangat penting untuk mencapai tujuan Indonesia untuk membebaskan Palestina.
kebijakan untuk meningkatkan kapasitas rakyat Palestina dengan memberikan pelatihan dengan program unggulan untuk mencegah keyakinan Indonesia terhadap Palestina luntur. Dalam pidato kenegaraan HUT ke-72, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia membela palestina dengan mengusulkan proteksi internasional di wilayah Palestina dan menampung imigran Palestina serta membangun sekolah-sekolah.
Jokowi mengutuk keras pernyataan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Isarel. sehingga meminta negara-negara anggota OKI untuk bersatu, mengakhiri perselisihan, dan membela Palestina. Pernyataan tersebut tidak hanya melukai umat Muslim, tetapi juga melukai rasa keadilan umat manusia.
Indonesia tidak terpengaruh oleh ancaman dari Amerika Serikat yang dapat berdampak buruk karena Indonesia mengecam pernyataan Amerika Serikat; sebaliknya, Indonesia telah mencari solusi alternatif. Pandangan Jokowi Dodo, yang sejak awal menentang klaim sepihak dengan AS, mencerminkan sikap Indonesia.
Dua produk Palestina, kurma dan minyak zaitun, diberi bea masuk untuk meningkatkan ekonomi Palestina selama perang. Ini adalah tindakan nyata untuk membantu kemiskinan Palestina.
